Hari Solidaritas 

Internasional Bagi Rakyat Palestina









Dua Pasal Dinilai Jadi Titik Lemah UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Oleh: Untung Ervani


Jakarta,Satgasnas- Meskipun saat ini Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang telah disahkan DPR menjadi UU, Pada Rabu (25/ 10 / 2017), dinilai merupakan langkah maju untuk perbaikan tata kelola migrasi di Indonesia berbasis pemenuhan HAM.

Direktorat Perlindungan Hukum dan Advokasi DPP AP3 TKIS  menilai, Materi dalam UU ini paralel dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Konvensi Pekerja Migran. Dengan demikian, masih ada beberapa kelemahan yang menjadi catatan terhadap UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan sepintas ada Dua Pasal yang menjadi titik lemah dalam  UU inji, antara lain :

Pertama, Pasal 13 huruf g tentang perjanjian penempatan yang menjadi salah satu persyaratan penempatan pekerja migran."Ketentuan ini menegaskan bahwa penempatan pekerja migran hanya melalui perusahaan swasta. Padahal dalam undang-undang ini juga diatur tentang penempatan melalui badan  dan mandiri," kata Eddy Utama SH, MA. Ketua Direktorat Perlindungan Hukum dan Advokasi DPP. AP3TKIS.  melalui keterangan Pers nya saat di temui di Jakarta

UU Perlindungan Pekerja Migran Atur Sanksi yang Lebih Berat

Pemerintah dan DPR menyetujui bersama RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) disah kan menjadi Undang-Undang. Undang-Undang baru ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku UU No. 39 Tahun 2004  tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN). Yang selama ini menjadi Payung Hukum Pemerintah dan Perusahaan PPTKIS dalam mengelola Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Salah satu yang penting diperhatikan dalam regulasi baru ini adalah sanksi. Yang terkena sanksi bukan hanya pekerja migrant atau aparatur sipil negara yang terlibat dalam pelanggaran pidana, tetapi juga mengancam korporasi. Tapi tampaknya bukan hanya cakupan sanksi itu yang patut dipahami. mengatakan sanksi RUU PPMI lebih berat dibanding UU lama. “Lebih berat dan tegas dibandingkan sanksi yang diatur dalam UU PPTKILN,”  Lanjut Eddy Utama SH, MA.  Selaku Ketua Direktorat Perlindungan Hukum dan Advokasi DPP. AP3TKIS Berdasarkan penelusuran Hukumonline, dalam RUU PPMI yang sudah disetujui bersama itu dimuat sanksi administratif dan sanksi pidana.

Ketentuan pidana setidaknya diatur dalam Pasal 79-87. Misalnya, Pasal 79 menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja memberikan data dan informasi yang tidak benar dalam pengisian setiap dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 65 dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Pengaturan sanksi administratif dan sanksi pidana sebenarnya diatur juga dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN. Cuma, dalam UU PPMI uraian pidananya lebih dipertegas dan mencakup pula korporasi. Dalam UU PPTKILN masih dikenal jenis pidana pelanggaran, selain pidana kejahatan. 

Ditegaskan dalam Pasal 87 UU PPMI, jika tindak pidana dilakukan atas nama korporasi, tuntutan atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda. 

Uraian tindak pidana
Sanksi
Dengan sengaja memberikan data dan informasi tidak benar dalam pengisian setiap dokumen terkait pekerja migran.
Paling lama 2 tahun penjara dan/atau denda    paling banyak 200 juta rupiah
Menempatkan pekerja migran Indonesia padahal dia ketahui atau patut menduganya bahwa yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan umur.
Paling lama 3 tahun penjara dan denda paling banyak 500 jura rupiah.
Orang perorangan yang melakukan penempatan pekerja migran.
Paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak 15 miliar rupiah.
Menempatkan calon pekerja migrant Indonesia pada (a) jabatan dan jenis pekerjaan yang sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan calon pekerja; b. pekerjaan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, norma kesusilaan, atau peraturan perundang-undangan.
Paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak 15 miliar rupiah.
Dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migrant Indonesia padahal tidak memenuhi persyaratan.
Paling lama 10 tahun penjara atau denda paling banyak 15 miliar rupiah.
Setiap pejabat yang dengan sengaja memberangkatkan pekerja migrant Indonesia padahal tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen; atau pejabat yang sengaja menahan pemberangkatan padahal memenuhi syarat.
Paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Selain sanksi, jelas  Ketua Direktorat Perlindungan Hukum dan Advokasi DPP AP3 TKIS UU yang baru disahkan ini masih menambahkan  ada enam poin lain yang penting dipahami dari RUU PPMI.

Pertama, penegasan posisi pekerja migran Indonesia dengan warga negara Indonesia (WNI) yang melakukan kegiatan di luar negeri. Tidak semua warga negara Indonesia yang berada di luar negeri sebagai pekerja migrant. 

Kedua, jaminan sosial bagi pekerja migran dan keluarganya sebagai bentuk perlindungan. 

Ketiga, pembagian tugas yang jelas antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dalam penyelenggaraan perlindungan pekerja migran mulai dari tahap sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

Keempat, pembagian tugas dan tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah secara terintegrasi dan koordinasi

Kelima, tugas dan tanggung jawab pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri dibatasi dengan tidak mengurangi kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran. 

Keenam, pelayanan dan perlindungan pekerja migran dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah melalui layanan terpadu satu atap (LTSA). 

Lebih lanjut   Ketua Direktorat Perlindungan Hukum dan Advokasi DPP AP3TKIS menegaskan  bahwa dalam UU PPMI menempatkan pekerja migran Indonesia sebagai subjek yang diselenggarakan secara terintegrasi dan bersinergi dengan pemangku kepentingan.

Upaya itu akan dilakukan mulai dari pemberian dan peningkatan kompetensi calon pekerja migran sampai pemberdayaan ekonomi dan sosial ketika kembali ke kampung halaman atau setelah bekerja,  Pihaknya     melihat ada perubahan signifikan antara ketentuan yang diatur UU PPMI dengan UU PPTKILN. Tapi, masih ada celah yang luput dari perhatian pemerintah dan DPR. sebagian substansi yang perubahannya signifikan yaitu defenisi buruh migran dan anggota keluarga telah sesuai Konvensi PBB tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya. Konvensi itu masuk dalam konsideran sehingga pengakuan hak buruh migran lebih banyak ketimbang sebelumnya seperti kebebasan berserikat, perlindungan sosial, ekonomi, dan hukum.

Pendidikan dan pelatihan menjadi tanggung jawab pemerintah. sebelumnya diselenggarakan perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia (PJTKI / PPTKIS), sehingga peningkatan keterampilan itu hanya formalitas.  Diatur dalam UU PPMI ini mengenai Layanan informasi ketenagakerjaan dan pendataan dilakukan dari desa.

Ada kejelasan pembagian kewenangan antara operator dan regulator (Kementerian dan Badan), serta pembagian tugas dan wewenang pemerintah pusat dan daerah. Asuransi yang selama ini dikelola melalui pembentukan konsorsium sekarang oleh BPJS dalam bentuk jaminan sosial. Pelayanan LTSA ada di tingkat daerah, sehingga calon pekerja migran tidak perlu jauh ke pusat.

Kemudian menghapus KTKLN yang selama ini jadi alat pemerasan kepada pekerja migran. Memperkuat peran atase ketenagakerjaan di luar negeri dan berwenang melakukan verifikasi terhadap agen dan calon pemberi kerja. Tak kalah penting, pengurangan peran PJTKI/PPTKIS. “UU PPMI juga mengatur tentang sanksi yang bisa dijatuhkan kepada korporasi dan pejabat, Salah satu celah yang dicatat oleh Dierktorat Perlindungan Hukum dan Advokasi DPP AP3TKIS adalah mekanisme penempatan harus melalui PJTKI/PPTKIS. Pekerja migran sektor domestik belum bisa menggunakan jalur mandiri.

Perjanjian kerja belum memastikan bisa berlaku di kedua negara dan penyelesaian sengketa tidak memasukan quasi peradilanUU ini  Juga menyebut jaminan sosial belum mencakup resiko yang sering dialami buruh migran seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan upah tidak dibayar.

Pelibatan masyarakat sangat lemah karena dalam pelaksanaan pengawasan perlindungan pemerintah ‘dapat’ melibatkan masyarakat. Perihal sanksi juga masih ada celah misalnya, sebagian sanksi tidak mencantumkan hukuman minimal sehingga sangat tergantung putusan hakim.

Korban juga berpeluang dijatuhi sanksi, dan pengurus korporasi tidak dipidana. Bantuan hukum diatur dalam hak, tapi tidak diatur dalam bab khusus sehingga tidak dijelaskan mekanismenya. Padahal perlu dijelaskan bagaimana cara mengakses bantuan hukum, lembaga mana yang dituju, berapa lama penyelesaian sengketa, dan bagaimana pendampingan pengacara.

Untuk itu dewan Pendiri AP3 TKIS akan segera menggelar Musyawarah Besar ke-I guna menyesuaikan dengan UU No 39 tahun 2004 menjadi UU No.18 Tahun 2017 dengan merombak Organisasi AP3TKIS menjadi AP3PMI. Hal ini dipandang perlu dalam rangka mensosialisasikan UU tersebut dalam bentuk aktualisasi kinerja di lapangan.