Untuk Kesiapsiagaan, TNI Kerahkan Pasukan ke Jakarta
Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan sekitaran 20.980 prajurit (khususnya dari TNI Angkatan Laut) untuk mempertebal pengamanan di wilayah DKI Jakarta.
@satgasnasNews |JAKARTA Pengerahan prajurit TNI dalam jumlah besar ke wilayah DKI Jakarta tersebut merupakan bagian dari langkah kesiapsiagaan militer untuk menjaga stabilitas dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Markas Besar TNI membenarkan adanya pengerahan atau pemindahan pasukan militer dalam jumlah besar ke wilayah Jakarta. Tetapi, mereka menampik kebijakan ini berkaitan dengan sejumlah isu terkini.
"Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan TNI untuk kesiapsiagaan," ukar Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Muhammad Nas, "Tak perlu dikait-kaitkan dengan isu apa pun." dikutip, Rabu, (04/11/2026).
Pengerahan pasukan ini berjumlah personel total hampir 21.000 prajurit, di mana sekitar 2.100 prajurit sudah berada di Jakarta dan sisanya dikirim secara bertahap dari luar ibu kota.
Pengerahan ini melibatkan unsur dari matra TNI, dengan sorotan utama pada surat pengerahan dari TNI Angkatan Laut.
Dalam keterangan resmi TNI, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menyatakan bahwa pengerahan ini merupakan bagian dari tugas negara yang bersifat biasa untuk menjaga kesiapsiagaan dan melindungi keutuhan NKRI. Selain itu pihak TNI menampik kaitan pengerahan tersebut dengan isu-isu politik tertentu.
Kondisi pengerahan besar-besaran ini tetap saja menjadi sorotan publik karena terjadi bersamaan dengan memanasnya situasi politik dan pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Seperti yang sudah diketahui, beberapa perwira tinggi dan eks pejabat Polri telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus penyadapan presiden Prabowo.(*)
@satgasnasNews |JAKARTA
Pengerahan prajurit TNI dalam jumlah besar ke wilayah DKI Jakarta tersebut merupakan bagian dari langkah kesiapsiagaan militer untuk menjaga stabilitas dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Markas Besar TNI membenarkan adanya pengerahan atau pemindahan pasukan militer dalam jumlah besar ke wilayah Jakarta. Tetapi, mereka menampik kebijakan ini berkaitan dengan sejumlah isu terkini.
"Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan TNI untuk kesiapsiagaan," ukar Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Muhammad Nas, "Tak perlu dikait-kaitkan dengan isu apa pun." dikutip, Rabu, (04/11/2026).
Pengerahan pasukan ini berjumlah personel total hampir 21.000 prajurit, di mana sekitar 2.100 prajurit sudah berada di Jakarta dan sisanya dikirim secara bertahap dari luar ibu kota.
Pengerahan ini melibatkan unsur dari matra TNI, dengan sorotan utama pada surat pengerahan dari TNI Angkatan Laut.
Dalam keterangan resmi TNI, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menyatakan bahwa pengerahan ini merupakan bagian dari tugas negara yang bersifat biasa untuk menjaga kesiapsiagaan dan melindungi keutuhan NKRI. Selain itu pihak TNI menampik kaitan pengerahan tersebut dengan isu-isu politik tertentu.
Kondisi pengerahan besar-besaran ini tetap saja menjadi sorotan publik karena terjadi bersamaan dengan memanasnya situasi politik dan pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Seperti yang sudah diketahui, beberapa perwira tinggi dan eks pejabat Polri telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus penyadapan presiden Prabowo.(*)
QUOTES POPULER
1. Mimbar dari Cahaya: "Nabi SAW bersabda bahwa orang yang adil berada di sisi kanan Allah di atas mimbar dari cahaya". - (HR. Muslim).
2. "Tugas politik yang menyedihkan adalah menegakkan keadilan di dunia yang penuh dosa." - Reinhold Niebuhr.
3. "Keadilan adalah kapasitas untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, yang lebih buruk atau lebih baik."
4. "Bahwa kekayaan besar sering kali berdampingan dengan ketidaksetaraan, dan orang kaya selayaknya berkontribusi lebih pada pengeluaran publik." - Adam Smith.
5. "Keadilan harus ditegakkan sebagai dasar dari sistem hukum, jika tidak, hukum hanya akan menjadi sarana penindasan."
6. "Bahwa kepentingan yang mendesak akan memotivasi seseorang meski peluang tidak berpihak." - Elon Musk.
.jpg)















