.

 

Menilep Dibalik Bansos Covid-19 Hingga Data Tak Akurat












Satgasnas- Masalah akurasi data penerima bantuan sosial diperlukan agar penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19 tepat sasaran.
Data yang tidak akurat mengakibatkan bantuan yang disalurkan salah sasaran, bahkan ada yang menerima bantuan ganda.

Dan parahnya,  ada warga yang seharusnya diprioritaskan mendapat bantuan, justru tidak mendapatkannya. Hal ini menumbulkan keresahan di masyarakat.

Seperti persoalan penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19 di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang membuat pemerintah desa disalahkan oleh sejumlah warga karena dianggap bantuan tidak tepat sasaran, seperti terkutip kompas.com.

Persoalannya, pemerintah provinsi menggunakan data yang tidak sesuai dengan data terbaru yang dikumpulkan pemerintah desa bersama RT/RW ketika menyalurkan bantuan tersebut.

Beberapa kasus yang mencuat adalah Pungli dana bansos bagi keluarga penerima manfaat (KPM) akibat virus covid-19 di Kota Depok dilakukan RT yang diberi mandat Dinas Sosial Kota Depok untuk menyalurkannya.

Jumlah RT di Kota Depok 5223 RT. Untuk per KK per RT dianggarkan Rp250.000 per KK bagi 30.000 kepala keluarga (KK) yang terpapar Virus korona.

Namun setelah dana bansos KPM sebesar Rp250.000 per KK tersebut tak utuh sampai ketangan KPM karena dipungli RT Rp25.000 per KK. Diduga uang sebesar Rp25.000 BB tersebut dikantongi RT dan dibagi-bagi.

Kepala Dinas Sosial Kota Depok Usman Heliana mengiyakan dana bansos KPM sebesar Rp250.000 tersebut tak utuh ketangan penerima yang terdampak Virus Covid-19.

Pungli itu, diakui Usman selakukan RT dan atas inisiatif RT sendiri. "Saya tidak tak kecipratan dana tersebut, " elaknya.
Usman menampik bahwa dia tidak terlibat dalam kasus pungli meski menjabat kepala dinas sosial.

"Penyalur bansos memang kami. Tapi RT yang secara langsung menyerahkan kepada masing-masing keluarga KPM, " katanya Sabtu (18/4), seperti dikutip dari mediaindonesia.com.

Dalam hal ini anggota DPR RI Komisi IX Intan Fauzi menanggapi bahwa, salah satu penyebab kondisi itu adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kurang akurat.

Akibatnya, distribusi Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk warga terdampak Covid-19 ini tidak tepat sasaran.
"Memang DTKS kita masih bermasalah. Ini tidak saja menjadi PR bangsa ini ke depan, tetapi harus dituntaskan sekarang, sebab persoalan data ini telah terjadi berulang-ulang," katanya, 3/5/2020, vivanews.com. (jar/ds/bbs)