UU Perampasan Aset Disahkan, Disorot KPK dan ICW
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
@satgasnasNews |JAKARTA Pengesahan dilakukan dalam pengambilan keputusan tingkat II pada Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa UU Perampasan Aset yang baru disahkan DPR RI tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga kejahatan lain yang merugikan masyarakat, termasuk bandar judi online.
Pernyataan tersebut disampaikan Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 19 November 2026
Terkait itu, ICW (Indonesia Corruption Watch) , Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim Puteh menyatakan UU Perampasan Aset yang disahkan DPR RI pada Kamis (19/11/2026) sebagai undang-undang palsu.
Pernyataan itu disampaikan Ibrahim Puteh melalui keterangan tertulis pada Kamis (19/11/2026) setelah RUU Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang oleh DPR.
Dalam keterangan resmi tertulis ICW menyebutkan, "Kami mendukung kehadiran instrumen perampasan aset sebagai alat pemulihan kerugian negara, tetapi menolak RUU Perampasan Aset Palsu, yang cara pembentukannya sengaja ditutup oleh DPR."
Terdapat tiga poin yang menjadi dasar ICW menyebut Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan sebagai RUU Perampasan Aset yang palsu.
Ketiga poin ini berhubungan dengan illicit enrichment, pemutihan kasus korupsi terdahulu dan sentralisasi badan.
Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti empat delik pidana yang dinilai perlu diatur dalam sistem hukum Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
Keempat delik tersebut telah tercantum dalam konvensi United Nations Convention against Corruption (UNCAC), tetapi belum dikriminalisasi dalam hukum nasional.
"Berkaitan dengan penguatan pemberantasan korupsi, tentu juga tidak hanya soal penguatan asset recovery atau perampasan aset tapi juga dibutuhkan terobosan lain," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
Penguatan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui pemulihan aset atau asset recovery, termasuk dengan pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.
"Termasuk soal kriminalisasi terhadap delik-delik yang sudah diatur dalam konvensi UNCAC," tambahnya.
Empat delik yang dimaksud meliputi illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah, trading in influence atau perdagangan pengaruh, suap di sektor swasta, serta suap kepada pejabat asing (foreign bribery). Keempat delik tersebut, menurut Budi, belum dikriminalisasi dalam sistem hukum Indonesia.
Karena itu, KPK berharap penguatan regulasi pemberantasan korupsi tidak berhenti pada pengesahan UU Perampasan Aset.
Empat delik yang belum dikriminalisasi dalam sistem hukum di Indonesia ini juga menjadi diskursus yang menarik, "Ya, untuk kemudian menjadi poin-poin penguatan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," papar Budi.
Namun demikian, KPK mengapresiasi pengesahan UU Perampasan Aset karena dinilai sejalan dengan semangat memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.(*)
@satgasnasNews |JAKARTA
Pengesahan dilakukan dalam pengambilan keputusan tingkat II pada Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa UU Perampasan Aset yang baru disahkan DPR RI tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga kejahatan lain yang merugikan masyarakat, termasuk bandar judi online.
Pernyataan tersebut disampaikan Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 19 November 2026
Terkait itu, ICW (Indonesia Corruption Watch) , Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim Puteh menyatakan UU Perampasan Aset yang disahkan DPR RI pada Kamis (19/11/2026) sebagai undang-undang palsu.
Pernyataan itu disampaikan Ibrahim Puteh melalui keterangan tertulis pada Kamis (19/11/2026) setelah RUU Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang oleh DPR.
Dalam keterangan resmi tertulis ICW menyebutkan, "Kami mendukung kehadiran instrumen perampasan aset sebagai alat pemulihan kerugian negara, tetapi menolak RUU Perampasan Aset Palsu, yang cara pembentukannya sengaja ditutup oleh DPR."
Terdapat tiga poin yang menjadi dasar ICW menyebut Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan sebagai RUU Perampasan Aset yang palsu.
Ketiga poin ini berhubungan dengan illicit enrichment, pemutihan kasus korupsi terdahulu dan sentralisasi badan.
Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti empat delik pidana yang dinilai perlu diatur dalam sistem hukum Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
Keempat delik tersebut telah tercantum dalam konvensi United Nations Convention against Corruption (UNCAC), tetapi belum dikriminalisasi dalam hukum nasional.
"Berkaitan dengan penguatan pemberantasan korupsi, tentu juga tidak hanya soal penguatan asset recovery atau perampasan aset tapi juga dibutuhkan terobosan lain," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
Penguatan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui pemulihan aset atau asset recovery, termasuk dengan pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.
"Termasuk soal kriminalisasi terhadap delik-delik yang sudah diatur dalam konvensi UNCAC," tambahnya.
Empat delik yang dimaksud meliputi illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah, trading in influence atau perdagangan pengaruh, suap di sektor swasta, serta suap kepada pejabat asing (foreign bribery). Keempat delik tersebut, menurut Budi, belum dikriminalisasi dalam sistem hukum Indonesia.
Karena itu, KPK berharap penguatan regulasi pemberantasan korupsi tidak berhenti pada pengesahan UU Perampasan Aset.
Empat delik yang belum dikriminalisasi dalam sistem hukum di Indonesia ini juga menjadi diskursus yang menarik, "Ya, untuk kemudian menjadi poin-poin penguatan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," papar Budi.
Namun demikian, KPK mengapresiasi pengesahan UU Perampasan Aset karena dinilai sejalan dengan semangat memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.(*)
QUOTES POPULER
1. Mimbar dari Cahaya: "Nabi SAW bersabda bahwa orang yang adil berada di sisi kanan Allah di atas mimbar dari cahaya". - (HR. Muslim).
2. "Tugas politik yang menyedihkan adalah menegakkan keadilan di dunia yang penuh dosa." - Reinhold Niebuhr.
3. "Keadilan adalah kapasitas untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, yang lebih buruk atau lebih baik."
4. "Bahwa kekayaan besar sering kali berdampingan dengan ketidaksetaraan, dan orang kaya selayaknya berkontribusi lebih pada pengeluaran publik." - Adam Smith.
5. "Keadilan harus ditegakkan sebagai dasar dari sistem hukum, jika tidak, hukum hanya akan menjadi sarana penindasan."
6. "Bahwa kepentingan yang mendesak akan memotivasi seseorang meski peluang tidak berpihak." - Elon Musk.


















Tidak ada komentar:
Posting Komentar