Disertasi Ketua KPK Usulkan Pembentukan Lembaga Mediasi untuk Selesaikan…

Riuh Gaduh Kasus Penyadapan Presiden: Pemekaran Daerah Jangan…

MMA Kota Bekasi Sukses di Porprov, Tri Adhianto Bidik Event Kejurnas

Kontingen Menembak Kota Bekasi Sukses Borong Dua Medali Sekaligus

Wawali Harris Bobihoe : Pemuda Hidupkan Koperasi Membangun Ekonomi…

Hansip Reborn ..

Video Gibran Mundur dari Wapres ...

Wapres Gibran Mundur dari Jabatannya, Inilah Pidato Presiden Prabowo

LindungiHutan Konsisten Gelar Reforestathon, Wadah Aksi Akar Rumput Maraton…

Jadi Mentor di Seminar Proyek Perubahan PKN Tingkat II, Sekda Kota Bekasi Minta…


Gibran Sampaikan Niat Mundur dari Wapres kepada Prabowo
 
Inilah Beranda Imigrasi, Nama Tunggal Baru untuk Unit Pelayanan Keimigrasian…
 
Kemal Hendrayadi Buka Suara Terkait Memaknai Hari Sumpah Pemuda dengan Kondisi Ge…
 
Di Hadapan KDM, Tri Adhianto Tegaskan Target Juara Umum Porprov Jabar 2026

Tokoh Masyarakat Qomarudin Berbicara Dekadensi Gen Z atau Kemajuan pada Hari…

Kejagung Sita Uang Rp 11,7 M dari Hasil Geledah 6 Lokasi Terkait Korupsi Nikel Sultra

DISKOMINFOSTANDI Kota Bekasi Gelar Sosialisasi Peningkatan Keamanan…

Untuk Kesiapsiagaan, TNI Kerahkan Pasukan ke Jakarta

Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka atas Dugaan Penyadapan…

Wiwiek Hargono Lakukan Pembinaan Lokus Kota Sehat di Puskesmas Flamboyan,…

20/11/2026

UU Perampasan Aset Disahkan, Disorot KPK dan ICW 



DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.

@satgasnasNews |JAKARTA 
Pengesahan dilakukan dalam pengambilan keputusan tingkat II pada Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa UU Perampasan Aset yang baru disahkan DPR RI tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga kejahatan lain yang merugikan masyarakat, termasuk bandar judi online.

Pernyataan tersebut disampaikan Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 19 November 2026

Terkait itu, ICW (Indonesia Corruption Watch) , Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim Puteh menyatakan UU Perampasan Aset yang disahkan DPR RI pada Kamis (19/11/2026) sebagai undang-undang palsu.

Pernyataan itu disampaikan Ibrahim Puteh melalui keterangan tertulis pada Kamis (19/11/2026) setelah RUU Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang oleh DPR.

Dalam keterangan resmi tertulis ICW menyebutkan, "Kami mendukung kehadiran instrumen perampasan aset sebagai alat pemulihan kerugian negara, tetapi menolak RUU Perampasan Aset Palsu, yang cara pembentukannya sengaja ditutup oleh DPR."

Terdapat tiga poin yang menjadi dasar ICW menyebut Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan sebagai RUU Perampasan Aset yang palsu. 

Ketiga poin ini berhubungan dengan illicit enrichment, pemutihan kasus korupsi terdahulu dan sentralisasi badan.



Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti empat delik pidana yang dinilai perlu diatur dalam sistem hukum Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. 

Keempat delik tersebut telah tercantum dalam konvensi United Nations Convention against Corruption (UNCAC), tetapi belum dikriminalisasi dalam hukum nasional.

"Berkaitan dengan penguatan pemberantasan korupsi, tentu juga tidak hanya soal penguatan asset recovery atau perampasan aset tapi juga dibutuhkan terobosan lain," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).

Penguatan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui pemulihan aset atau asset recovery, termasuk dengan pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.

"Termasuk soal kriminalisasi terhadap delik-delik yang sudah diatur dalam konvensi UNCAC," tambahnya.

Empat delik yang dimaksud meliputi illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah, trading in influence atau perdagangan pengaruh, suap di sektor swasta, serta suap kepada pejabat asing (foreign bribery). Keempat delik tersebut,  menurut Budi, belum dikriminalisasi dalam sistem hukum Indonesia. 

Karena itu, KPK berharap penguatan regulasi pemberantasan korupsi tidak berhenti pada pengesahan UU Perampasan Aset.

Empat delik yang belum dikriminalisasi dalam sistem hukum di Indonesia ini juga menjadi diskursus yang menarik, "Ya, untuk kemudian menjadi poin-poin penguatan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," papar Budi.

Namun demikian, KPK mengapresiasi pengesahan UU Perampasan Aset karena dinilai sejalan dengan semangat memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.(*)
•bay/ds/red

🛡️Redaksi: Arpani| www.satgasnas.com



Buntut Penggerebekan Narkoba: IPW Desak Pengusutan hingga Kasat…

Wali Kota Bekasi Lantik 67 Pejabat, Tekankan Peningkatan Kinerja dan…

Korlantas Polri Menekankan Pentingnya Peningkatan Kualitas Penanganan…

Rahayu Saraswati Jadi Wakil Komisaris Utama PT Victoria Care Indonesia Tbk

Dampingi Menko AHY Tinjau Infrastruktur, Wali Kota Bekasi Pastikan Percepatan…

RW013 Bintang Metropole Raih Berbagai Pengakuan

Tegakkan Aturan Lingkungan, Gakkum DLH Kota Bekasi Segel Pabrik Arang di Sumur…

Akhirnya Silmy Karim Didakwa Melakukan Pemerasan Rp 168,9 M

Ketua DMI Jawa Barat Lantik Kepengurusan DMI Kabupaten Garut

Wali Kota Bekasi dan Kapolres Metro Bekasi Dorong Pelayanan Keamanan Lebih…

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto Pimpin Sertijab di Mabes Polri

Wali Kota Bekasi Resmikan Taman Rinjani di Harapan Jaya, Ruang Terbuka Untuk…

3 Tersangka Baru Ditetapkan Polisi dalam Kecelakaan Maut Kapal Virgo Transport

Tri Adhianto Dukung Kerja Sama Pemprov Jabar, Warga Bisa Berobat di RS Jaringan…

PWI Bekasi Raya Kecam Dugaan Pengusiran Wartawan oleh Kepala DLH

Transera Waterpark - FPP Kabupaten Bekasi, Teken MoU Wisata Edukasi Sejarah Islam

Menko Bidang PM, Cak Imin Sebut Vida Role Model, Wali Kota Bekasi Siapkan Perluas…

Guru Besar Prof. Dr. H. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., Menjabat Kapolda Metro Jaya

Tolak Sodetan Baru ..."

FORKABI Kota Tangerang Gelar Musda V, H. Dadang Andriani, S.T dan Saipul Basr…


PM Gatra Mengetuk Pintu DPR Temui Fraksi PKS Terkait DOB

Donasi Bencana NTT Capai Rp2,1 Miliar, Wali Kota Bekasi Apresiasi Kepedulian Dan…

Rekam Jejak Kolaborasi Antar-BUMN, PNRI Sukses Produksi Jutaan Buku Tabungan

Polres Metro Depok Menggelar Sertijab: Sejumlah Pejabat Utama dan Kapolsek…

Banjir Dukungan Rencana Walikota Ngantor di RW, Ketua RW: Ini Moment yang Harus…

Indonesia Jadi Tuan Rumah IAWP 2026 Dihadiri 450 Polisi Wanita dari 43 Negara

WALHI Ungkap 52 Korporasi Afiliasi Malaysia dan Singapura Terindikasi Kuat Terlibat…

Calon Sekda Harus Bisa Cegah Korupsi

DPPKB Kota Bekasi Raih Lima Penghargaan Tertinggi Program Pengendalian…

Mengetuk Pintu DPR : PM Gatra Menemui Fraksi PKS

Wali Kota Bekasi bersama Polres Metro Bekasi Kota Gelar Doa Bersama Peringati HUT…

PNM Peduli Cabang Bekasi Berikan Sarana Prasarana untuk Support Pelatihan…
 
Di Hari Bhayangkara ke-80 Polri Menegaskan Komitmennya Mendukung…
 
Kreativitas Kepala Daerah Menentukan Masa Depan DOB: Mengubah Kekayaan…
 
Transformasi Mizuda Jadi Inspirasi Walikota Bekasi Mengembangkan…
 
Kecelakaan Truk Picu Kemacetan di Simpang Unisma Bekasi
 
Sugeng Teguh Santoso IPW
 
Dampingi Ketua MPR RI, Wawali Harris Bobihoe Sampaikan Peran Strategis…
 
Menggeser Narasi Perjuangan Dari Pemekaran Daerah Menjadi Kesejahteraan…
 
Forum Grup Discusion di Puskesmas Seroja, Kelurahan Harapanjaya, Bekasi Utara…
 
QUOTES POPULER
1.
Mimbar dari Cahaya: "Nabi SAW bersabda bahwa orang yang adil berada di sisi kanan Allah di atas mimbar dari cahaya". - (HR. Muslim). 
2. "Tugas politik yang menyedihkan adalah menegakkan keadilan di dunia yang penuh dosa." - Reinhold Niebuhr.
3. "Keadilan adalah kapasitas untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, yang lebih buruk atau lebih baik."
4. "Bahwa kekayaan besar sering kali berdampingan dengan ketidaksetaraan, dan orang kaya selayaknya berkontribusi lebih pada pengeluaran publik." - Adam Smith.
5. "Keadilan harus ditegakkan sebagai dasar dari sistem hukum, jika tidak, hukum hanya akan menjadi sarana penindasan." 
6. "Bahwa kepentingan yang mendesak akan memotivasi seseorang meski peluang tidak berpihak." - Elon Musk.

FOTO BERITA
  Foto Kita  













  • Cover
  • Kabar 
  • Video
  •  


    Konser Kanye West di Jakarta Memberikan Dampak Ekonomi Besar

    Tokoh ETLE Sambodo Purnomo Yogo Menjabat Waastamarena Kapolri

    Kali Harun Menyempit hingga 1 Meter, Tri Adhianto Targetkan 380 Meter Ditangani Akhir…

    Operasi Patuh 2026 Digelar Korlantas Polri Mulai 26 Oktober Hingga 8 November

    Jajaran Kejaksaan Alami Perombakan - Jaksa Agung Terbitkan SK Mutasi Pejabat…

    Asep Surya Atmaja Resmi Jadi Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2025-2030

    Tegas Batalkan Agenda, MUI Tolak Konser Andrea Bocelli

     
    Kakorlantas Santuni Anak Yatim dan Gelar Doa Bersama dalam Rangka Ikhtiar Spiritual

    Ajudan Gubernur Rudy Mas'ud Minta Maaf Terkait Menyenggol Pendemo

    DLH Kota Bekasi Tangani Bangkai Ikan Sapu-Sapu di Kali Bekasi, KP2C Sampaika…

    Plh Walkot Harris Bobihoe Bahas Solusi Persampahan dan Tindak Tegas Oknum…

    Garut Utara Benar-benar Siap Lepas Landas

    Detasemen K-9 Baharkam Polri Kawal CFD Margonda Depok Hingga Aman Terkendali

    Butuh Langkah Terukur Agar DOB Garut Utara Benar-benar Siap Lepas Landas

    Kelurahan Perwira Gelar Sosialisasi Program Penataan lingkungan Bekasi Keren…

    Optimalkan Penegakan Hukum Elektronik, Korlantas Polri Akan Gelar Operasi Patuh 2026

    Wakil Ketua DPC Pondok Gede Nurul Fahmi F. Syah, S.Pd, MM Resmi Mempersunting Bidan…

    Plh. Wali Kota Bekasi Harris Bobihoe Hadiri Pisah Sambut Kajati Jabar Pakuan Bandung

    UNPAD Gelar Ekspose Kajian CPDOB Garut Utara, Mendapatkan Nilai 400 dan…

    Gelar Upacara Hari Lahir Pancasila 2026, Mabes Polri Tegaskan Nilai Luhur Bangs…






        


    Tidak ada komentar: