Pidato Puan pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027
Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, akan diarahkan pada 12 isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan memerlukan tindak lanjut dari Pemerintah, demikian penegasan Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani.
@satgasnasNews |JAKARTA Pidato tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Termasuk sejumlah isu yang mencakup penanganan kasus penyadapan Presiden RI, perlindungan anak, persoalan bantuan sosial, hingga penguatan ketahanan energi nasional.
Fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat, ujar Puan dalam pidatonya, yang juga menyebutkan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah.
Terdapat 12 isu strategis yang menjadi fokus pengawasan DPR RI. Seperti, isu Penanganan kasus penyadapan Presiden RI. Penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan kemudian penanganan kasus perundungan anak.
Upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak. Percepatan pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana. Penanganan gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang lalu pertanahan, serta perizinan di kawasan industri.
Yang lainnya adalah Perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial. Evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak. Kesiapan dan akurasi data dalam reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pemerataan program revitalisasi sekolah; Perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal; serta Penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.
Terkait itu, DPR RI juga akan mengawasi percepatan pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana, gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang dan pertanahan, serta perizinan di kawasan industri.
Sedangkan pada sektor perlindungan sosial dan kesehatan, pengawasan akan diarahkan pada perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial, evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak, dan kesiapan serta akurasi data dalam reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sedangkan di bidang pendidikan dan perekonomian, DPR RI akan memberikan perhatian terhadap pemerataan program revitalisasi sekolah, perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal, serta penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak dan lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.
Ketua DPR RI juga menegaskan bahwa berbagai isu tersebut menjadi perhatian DPR RI untuk memastikan Pemerintah mengambil langkah penyelesaian yang tepat terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Melalui peran diplomasi parlemen, Delegasi DPR RI turut berpartisipasi pada sejumlah agenda multilateral strategis untuk merespons berbagai tantangan global dan agenda internasional,” ungkap Puan.
Puan menyebutkan, selain menjalankan fungsi pengawasan, ia juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan diplomasi parlemen DPR RI pada akhir Masa Persidangan sebelumnya. DPR RI telah menghadiri Sidang Umum ke-153 Inter-Parliamentary Union (IPU) yang diselenggarakan di Arusha, Tanzania.
Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dan diplomasi parlemen, DPR RI berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan nasional serta memastikan berbagai kebijakan yang dijalankan Pemerintah dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Partisipasi tersebut menjadi bagian dari upaya DPR RI memperkuat kontribusi parlemen Indonesia dalam forum internasional sekaligus mendorong kerja sama antarparlemen dalam menghadapi berbagai tantangan global.(*)
@satgasnasNews |JAKARTA
Pidato tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Termasuk sejumlah isu yang mencakup penanganan kasus penyadapan Presiden RI, perlindungan anak, persoalan bantuan sosial, hingga penguatan ketahanan energi nasional.
Fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat, ujar Puan dalam pidatonya, yang juga menyebutkan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah.
Terdapat 12 isu strategis yang menjadi fokus pengawasan DPR RI. Seperti, isu Penanganan kasus penyadapan Presiden RI. Penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan kemudian penanganan kasus perundungan anak.
Upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak. Percepatan pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana. Penanganan gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang lalu pertanahan, serta perizinan di kawasan industri.
Yang lainnya adalah Perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial. Evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak. Kesiapan dan akurasi data dalam reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pemerataan program revitalisasi sekolah; Perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal; serta Penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.
Terkait itu, DPR RI juga akan mengawasi percepatan pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana, gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang dan pertanahan, serta perizinan di kawasan industri.
Sedangkan pada sektor perlindungan sosial dan kesehatan, pengawasan akan diarahkan pada perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial, evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak, dan kesiapan serta akurasi data dalam reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sedangkan di bidang pendidikan dan perekonomian, DPR RI akan memberikan perhatian terhadap pemerataan program revitalisasi sekolah, perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal, serta penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak dan lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.
Ketua DPR RI juga menegaskan bahwa berbagai isu tersebut menjadi perhatian DPR RI untuk memastikan Pemerintah mengambil langkah penyelesaian yang tepat terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Melalui peran diplomasi parlemen, Delegasi DPR RI turut berpartisipasi pada sejumlah agenda multilateral strategis untuk merespons berbagai tantangan global dan agenda internasional,” ungkap Puan.
Puan menyebutkan, selain menjalankan fungsi pengawasan, ia juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan diplomasi parlemen DPR RI pada akhir Masa Persidangan sebelumnya. DPR RI telah menghadiri Sidang Umum ke-153 Inter-Parliamentary Union (IPU) yang diselenggarakan di Arusha, Tanzania.
Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dan diplomasi parlemen, DPR RI berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan nasional serta memastikan berbagai kebijakan yang dijalankan Pemerintah dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Partisipasi tersebut menjadi bagian dari upaya DPR RI memperkuat kontribusi parlemen Indonesia dalam forum internasional sekaligus mendorong kerja sama antarparlemen dalam menghadapi berbagai tantangan global.(*)
QUOTES POPULER
2. "Tugas politik yang menyedihkan adalah menegakkan keadilan di dunia yang penuh dosa." - Reinhold Niebuhr.
3. "Keadilan adalah kapasitas untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, yang lebih buruk atau lebih baik."
4. "Bahwa kekayaan besar sering kali berdampingan dengan ketidaksetaraan, dan orang kaya selayaknya berkontribusi lebih pada pengeluaran publik." - Adam Smith.
5. "Keadilan harus ditegakkan sebagai dasar dari sistem hukum, jika tidak, hukum hanya akan menjadi sarana penindasan."
6. "Bahwa kepentingan yang mendesak akan memotivasi seseorang meski peluang tidak berpihak." - Elon Musk.
