Gibran Sampaikan Niat Mundur dari Wapres kepada Prabowo
 
Inilah Beranda Imigrasi, Nama Tunggal Baru untuk Unit Pelayanan Keimigrasian…
 
Kemal Hendrayadi Buka Suara Terkait Memaknai Hari Sumpah Pemuda dengan Kondisi Ge…
 
Di Hadapan KDM, Tri Adhianto Tegaskan Target Juara Umum Porprov Jabar 2026

Tokoh Masyarakat Qomarudin Berbicara Dekadensi Gen Z atau Kemajuan pada Hari…

Kejagung Sita Uang Rp 11,7 M dari Hasil Geledah 6 Lokasi Terkait Korupsi Nikel Sultra

DISKOMINFOSTANDI Kota Bekasi Gelar Sosialisasi Peningkatan Keamanan…

Untuk Kesiapsiagaan, TNI Kerahkan Pasukan ke Jakarta

Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka atas Dugaan Penyadapan…

Wiwiek Hargono Lakukan Pembinaan Lokus Kota Sehat di Puskesmas Flamboyan,…

17/11/2026

Disertasi Ketua KPK Usulkan Pembentukan Lembaga Mediasi untuk Selesaikan Konflik Kepala Daerah dan Wakil



Perselisihan hubungan kerja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah berpotensi mengganggu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, hingga pelaksanaan pembangunan di daerah.

@satgasnasNews |JAKARTA
Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan mekanisme penyelesaian konflik yang sistematis dan terlembaga. Salah satu gagasan yang ditawarkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, adalah pembentukan Lembaga Mediasi Pemerintahan Daerah.

Gagasan tersebut merupakan salah satu rekomendasi dalam disertasi Setyo berjudul “Mewujudkan Hubungan Kerja Harmonis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia”, yang dipaparkan dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan. Dalam sidang tersebut, Setyo berhasil mempertahankan disertasinya dan meraih predikat Summa Cum Laude dengan capaian nilai tertinggi.

Penelitian ini mengkaji persoalan hubungan kerja kepala daerah (KDH) dan wakil kepala daerah (WKDH), mulai dari aspek pengaturan hukum, realitas pelaksanaannya, hingga konsep ideal untuk mewujudkan hubungan kerja yang harmonis.

Lebih jauh, penelitian tersebut mengusulkan pembentukan Lembaga Mediasi Pemerintahan Daerah sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan kerja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Lembaga ini dirancang menjadi forum penyelesaian yang sistematis dan terlembaga sebelum konflik berkembang menjadi persoalan yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Usulan tersebut menjadi salah satu rekomendasi penting dalam penelitian Setyo, mengingat perselisihan hubungan kerja antarkedua pejabat tidak cukup diselesaikan hanya melalui pendekatan personal. Diperlukan mekanisme institusional yang dapat memfasilitasi penyelesaian konflik berdasarkan kejelasan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing.

Dalam penelitiannya, Setyo mengidentifikasi bahwa disharmoni hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak semata-mata disebabkan faktor karakter personal maupun perbedaan afiliasi politik. Persoalan tersebut juga berakar pada desain regulasi yang belum memberikan kejelasan mengenai posisi, peran, dan kewenangan masing-masing pejabat.

Berdasarkan kajian yang dipaparkan dalam orasinya, hampir 60 persen hubungan kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah di berbagai daerah menunjukkan adanya disharmoni. Kondisi ini dinilai lebih banyak dipengaruhi persoalan sistem dibandingkan persoalan individu.

“Masalahnya, dalam praktik pemerintahan daerah, WKDH lazim ditempatkan sebagai ‘pembantu’ KDH,” ungkap Setyo, (14/11/ 2026).

Menurutnya, ketidakjelasan pengaturan mengenai hubungan kerja kedua jabatan tersebut dapat memunculkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kewenangan. Bahkan, konflik yang semula terjadi di antara kedua pejabat dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih luas dan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan.

“Persoalan tersebut tidak berhenti pada disharmoni hubungan personal kedua pejabat, tetapi juga berpotensi mengganggu penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menjalankan pelayanan publik dan pembangunan nasional serta upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Salah satu temuan penelitian tersebut adalah ketidakjelasan makna frasa “membantu” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Frasa tersebut dinilai menimbulkan ketidakpastian dalam memaknai posisi, peran, dan kewenangan wakil kepala daerah. Di sisi lain, kepala daerah dan wakil kepala daerah memperoleh legitimasi demokratis melalui satu proses pemilihan atau one-ticket election.

Setyo mengidentifikasi kondisi tersebut sebagai Pseudo Authority, yakni keadaan ketika seseorang secara formal berada dalam struktur pemerintahan dan memiliki legitimasi politik, tetapi batas kewenangan fungsionalnya tidak dibangun secara jelas dan memadai oleh hukum. Apabila ketidakjelasan tersebut terus berulang dan membentuk pola relasi pemerintahan, kondisi itu dapat berkembang menjadi Disharmony by Design.

Untuk membangun hubungan kerja yang harmonis, Setyo menawarkan rekonstruksi pengaturan yang menekankan kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan. Menurutnya, hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dibangun sebagai kemitraan strategis dengan fungsi yang saling melengkapi, bukan sekadar bergantung pada hubungan personal.

“Proporsional bukan berarti sama, tetapi jelas, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Setyo.

Selain itu, Setyo menawarkan sejumlah pemikiran konseptual, antara lain Proportionality of Democratic Mandate, yaitu gagasan bahwa mandat demokratis perlu tercermin secara jelas dan proporsional dalam pembagian tugas, tanggung jawab, serta kewenangan. Ia juga mengajukan penyempurnaan desain hukum dan budaya hukum agar hubungan kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat berjalan secara harmonis.

Setyo menekankan bahwa perbaikan pengaturan hubungan kerja dalam pemerintahan perlu mempertimbangkan kebutuhan dan persoalan nyata di lapangan serta melibatkan para pemangku kepentingan.

“Kebijakan itu harus disusun dengan mendengarkan stakeholders, memetakan kepentingan, dan mengidentifikasi persoalan yang konkret. Setelah itu, menerjemahkan berbagai perspektif tersebut ke dalam bahasa hukum, dan menemukan titik temu yang dapat diterima semua pihak, tanpa kehilangan prinsip setia pada konstitusi (Constitutional Fidelity),” pungkasnya.

Melalui penelitian ini, Setyo menawarkan perspektif akademik mengenai pentingnya rekonstruksi hubungan kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik dari aspek pengaturan hukum maupun mekanisme penyelesaian perselisihan. Gagasan tersebut diharapkan dapat memperkaya diskursus mengenai desain kelembagaan dan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.(*)
•KPK/bay/red

🛡️Redaksi: Arpani| www.satgasnas.com



Buntut Penggerebekan Narkoba: IPW Desak Pengusutan hingga Kasat…

Wali Kota Bekasi Lantik 67 Pejabat, Tekankan Peningkatan Kinerja dan…

Korlantas Polri Menekankan Pentingnya Peningkatan Kualitas Penanganan…

Rahayu Saraswati Jadi Wakil Komisaris Utama PT Victoria Care Indonesia Tbk

Dampingi Menko AHY Tinjau Infrastruktur, Wali Kota Bekasi Pastikan Percepatan…

RW013 Bintang Metropole Raih Berbagai Pengakuan

Tegakkan Aturan Lingkungan, Gakkum DLH Kota Bekasi Segel Pabrik Arang di Sumur…

Akhirnya Silmy Karim Didakwa Melakukan Pemerasan Rp 168,9 M

Ketua DMI Jawa Barat Lantik Kepengurusan DMI Kabupaten Garut

Wali Kota Bekasi dan Kapolres Metro Bekasi Dorong Pelayanan Keamanan Lebih…

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto Pimpin Sertijab di Mabes Polri

Wali Kota Bekasi Resmikan Taman Rinjani di Harapan Jaya, Ruang Terbuka Untuk…

3 Tersangka Baru Ditetapkan Polisi dalam Kecelakaan Maut Kapal Virgo Transport

Tri Adhianto Dukung Kerja Sama Pemprov Jabar, Warga Bisa Berobat di RS Jaringan…

PWI Bekasi Raya Kecam Dugaan Pengusiran Wartawan oleh Kepala DLH

Transera Waterpark - FPP Kabupaten Bekasi, Teken MoU Wisata Edukasi Sejarah Islam

Menko Bidang PM, Cak Imin Sebut Vida Role Model, Wali Kota Bekasi Siapkan Perluas…

Guru Besar Prof. Dr. H. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., Menjabat Kapolda Metro Jaya

Tolak Sodetan Baru ..."

FORKABI Kota Tangerang Gelar Musda V, H. Dadang Andriani, S.T dan Saipul Basr…


PM Gatra Mengetuk Pintu DPR Temui Fraksi PKS Terkait DOB

Donasi Bencana NTT Capai Rp2,1 Miliar, Wali Kota Bekasi Apresiasi Kepedulian Dan…

Rekam Jejak Kolaborasi Antar-BUMN, PNRI Sukses Produksi Jutaan Buku Tabungan

Polres Metro Depok Menggelar Sertijab: Sejumlah Pejabat Utama dan Kapolsek…

Banjir Dukungan Rencana Walikota Ngantor di RW, Ketua RW: Ini Moment yang Harus…

Indonesia Jadi Tuan Rumah IAWP 2026 Dihadiri 450 Polisi Wanita dari 43 Negara

WALHI Ungkap 52 Korporasi Afiliasi Malaysia dan Singapura Terindikasi Kuat Terlibat…

Calon Sekda Harus Bisa Cegah Korupsi

DPPKB Kota Bekasi Raih Lima Penghargaan Tertinggi Program Pengendalian…

Mengetuk Pintu DPR : PM Gatra Menemui Fraksi PKS

Wali Kota Bekasi bersama Polres Metro Bekasi Kota Gelar Doa Bersama Peringati HUT…

PNM Peduli Cabang Bekasi Berikan Sarana Prasarana untuk Support Pelatihan…
 
Di Hari Bhayangkara ke-80 Polri Menegaskan Komitmennya Mendukung…
 
Kreativitas Kepala Daerah Menentukan Masa Depan DOB: Mengubah Kekayaan…
 
Transformasi Mizuda Jadi Inspirasi Walikota Bekasi Mengembangkan…
 
Kecelakaan Truk Picu Kemacetan di Simpang Unisma Bekasi
 
Sugeng Teguh Santoso IPW
 
Dampingi Ketua MPR RI, Wawali Harris Bobihoe Sampaikan Peran Strategis…
 
Menggeser Narasi Perjuangan Dari Pemekaran Daerah Menjadi Kesejahteraan…
 
Forum Grup Discusion di Puskesmas Seroja, Kelurahan Harapanjaya, Bekasi Utara…
 
QUOTES POPULER
1.
Mimbar dari Cahaya: "Nabi SAW bersabda bahwa orang yang adil berada di sisi kanan Allah di atas mimbar dari cahaya". - (HR. Muslim). 
2. "Tugas politik yang menyedihkan adalah menegakkan keadilan di dunia yang penuh dosa." - Reinhold Niebuhr.
3. "Keadilan adalah kapasitas untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, yang lebih buruk atau lebih baik."
4. "Bahwa kekayaan besar sering kali berdampingan dengan ketidaksetaraan, dan orang kaya selayaknya berkontribusi lebih pada pengeluaran publik." - Adam Smith.
5. "Keadilan harus ditegakkan sebagai dasar dari sistem hukum, jika tidak, hukum hanya akan menjadi sarana penindasan." 
6. "Bahwa kepentingan yang mendesak akan memotivasi seseorang meski peluang tidak berpihak." - Elon Musk.

FOTO BERITA
  Foto Kita  













  • Cover
  • Kabar 
  • Video
  •  


    Konser Kanye West di Jakarta Memberikan Dampak Ekonomi Besar

    Tokoh ETLE Sambodo Purnomo Yogo Menjabat Waastamarena Kapolri

    Kali Harun Menyempit hingga 1 Meter, Tri Adhianto Targetkan 380 Meter Ditangani Akhir…

    Operasi Patuh 2026 Digelar Korlantas Polri Mulai 26 Oktober Hingga 8 November

    Jajaran Kejaksaan Alami Perombakan - Jaksa Agung Terbitkan SK Mutasi Pejabat…

    Asep Surya Atmaja Resmi Jadi Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2025-2030

    Tegas Batalkan Agenda, MUI Tolak Konser Andrea Bocelli

     
    Kakorlantas Santuni Anak Yatim dan Gelar Doa Bersama dalam Rangka Ikhtiar Spiritual

    Ajudan Gubernur Rudy Mas'ud Minta Maaf Terkait Menyenggol Pendemo

    DLH Kota Bekasi Tangani Bangkai Ikan Sapu-Sapu di Kali Bekasi, KP2C Sampaika…

    Plh Walkot Harris Bobihoe Bahas Solusi Persampahan dan Tindak Tegas Oknum…

    Garut Utara Benar-benar Siap Lepas Landas

    Detasemen K-9 Baharkam Polri Kawal CFD Margonda Depok Hingga Aman Terkendali

    Butuh Langkah Terukur Agar DOB Garut Utara Benar-benar Siap Lepas Landas

    Kelurahan Perwira Gelar Sosialisasi Program Penataan lingkungan Bekasi Keren…

    Optimalkan Penegakan Hukum Elektronik, Korlantas Polri Akan Gelar Operasi Patuh 2026

    Wakil Ketua DPC Pondok Gede Nurul Fahmi F. Syah, S.Pd, MM Resmi Mempersunting Bidan…

    Plh. Wali Kota Bekasi Harris Bobihoe Hadiri Pisah Sambut Kajati Jabar Pakuan Bandung

    UNPAD Gelar Ekspose Kajian CPDOB Garut Utara, Mendapatkan Nilai 400 dan…

    Gelar Upacara Hari Lahir Pancasila 2026, Mabes Polri Tegaskan Nilai Luhur Bangs…






        


    Tidak ada komentar: