Antara Keadilan Sosial dan Keadilan Hukum
@satgasnasNews📎JAKARTASering kita mendengar tentang keadilan. Dari segala lini kehidupan keadilan itu musti tumbuh bersama, agar menjadi pijakan dalam kehidupan sosial, bernegara. "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" merupakan pengejawantahan dari sila kelima Pancasila yang menjadi landasan moral dan ideologi negara.
Sila ini menuntut pemerataan kesejahteraan, hak, dan kesempatan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi dalam bidang ekonomi, hukum, politik, dan pendidikan.
Dan untuk mewujudkan cita-cita tersebut secara nyata, pemerintah harus menjalankan berbagai "program pemerataan untuk rakyat".
Pengamalan sila ini dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan sikap saling menghargai, menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, serta gemar membantu sesama.
Seperti dikutip, Bung Karno yang menyebutkan bahwa keadilan sosial adalah perwujudan masyarakat adil dan makmur yang membahagiakan semua orang tanpa adanya penindasan, penghinaan, dan penghisapan (exploitation de l’homme par l’homme). Hal ini tertuang dalam cita-cita mendirikan negara "semua buat semua".
KeadilanSejalan dengan itu, seperti diketahui, keadilan adalah kondisi di mana setiap individu diperlakukan secara setara, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang.
Secara hakiki, keadilan berarti memberikan sesuatu sesuai dengan haknya atau menempatkan segala sesuatunya pada tempatnya. Konsep keadilan mencakup beberapa aspek penting. Seperti persamaan Hak: Memberikan kedudukan dan kesempatan yang setara bagi setiap orang tanpa diskriminasi.
Kesetaraan Proporsional (Keadilan Distributif): Pembagian hak, kewajiban, atau sumber daya dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan, usaha, atau kondisi seseorang.
Kepatuhan Hukum (Keadilan Komutatif): Memperbaiki kesalahan, mematuhi hukum, dan memastikan hak-hak antar individu tidak dilanggar.
Berdasarkan literatur filsafat, tokoh seperti John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai kondisi yang memberikan kebebasan setara bagi setiap orang, sekaligus memastikan bahwa ketimpangan sosial yang ada harus menguntungkan pihak yang paling membutuhkan. Untuk melihat bagaimana konsep ini diterapkan dalam norma bernegara di Indonesia. (*)
@satgasnasNews📎JAKARTA
Sila ini menuntut pemerataan kesejahteraan, hak, dan kesempatan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi dalam bidang ekonomi, hukum, politik, dan pendidikan.
Dan untuk mewujudkan cita-cita tersebut secara nyata, pemerintah harus menjalankan berbagai "program pemerataan untuk rakyat".
Pengamalan sila ini dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan sikap saling menghargai, menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, serta gemar membantu sesama.
Seperti dikutip, Bung Karno yang menyebutkan bahwa keadilan sosial adalah perwujudan masyarakat adil dan makmur yang membahagiakan semua orang tanpa adanya penindasan, penghinaan, dan penghisapan (exploitation de l’homme par l’homme). Hal ini tertuang dalam cita-cita mendirikan negara "semua buat semua".
Keadilan
Sejalan dengan itu, seperti diketahui, keadilan adalah kondisi di mana setiap individu diperlakukan secara setara, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang.
Secara hakiki, keadilan berarti memberikan sesuatu sesuai dengan haknya atau menempatkan segala sesuatunya pada tempatnya. Konsep keadilan mencakup beberapa aspek penting. Seperti persamaan Hak: Memberikan kedudukan dan kesempatan yang setara bagi setiap orang tanpa diskriminasi.
Kesetaraan Proporsional (Keadilan Distributif): Pembagian hak, kewajiban, atau sumber daya dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan, usaha, atau kondisi seseorang.
Kepatuhan Hukum (Keadilan Komutatif): Memperbaiki kesalahan, mematuhi hukum, dan memastikan hak-hak antar individu tidak dilanggar.
Berdasarkan literatur filsafat, tokoh seperti John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai kondisi yang memberikan kebebasan setara bagi setiap orang, sekaligus memastikan bahwa ketimpangan sosial yang ada harus menguntungkan pihak yang paling membutuhkan. Untuk melihat bagaimana konsep ini diterapkan dalam norma bernegara di Indonesia. (*)
LINK :
1. "Keadilan harus ditegakkan sebagai dasar dari sistem hukum, jika tidak, hukum hanya akan menjadi sarana penindasan."
2. "Tugas politik yang menyedihkan adalah menegakkan keadilan di dunia yang penuh dosa." - Reinhold Niebuhr
3. "Keadilan adalah kapasitas untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, yang lebih buruk atau lebih baik."
Foto Berita
Tidak ada komentar:
Posting Komentar