Humas Polri Rebut Kepercayaan Publik Tegas Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo
@satgasnasNews📎JAKARTA
Tampak ratusan anggota pranata kehumasan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkumpul di Jakarta, untuk mengikuti Rapat Kerja Teknis Humas Polri 2026, Rabu (15/4/2026).
Kehadiran Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo untuk mendorong agar divisi kehumasan berfungsi lebih dari sebatas juru bicara penyampai teks.
Wakapolri menilai tantangan memburu simpati rakyat menuntut kerja taktis tingkat tinggi, salah satunya menyusun strategi komunikasi yang presisi.
Dedi Prasetyo menyebutkan bahwa Humas bukan sekadar juru bicara, tetapi strategic communication hub yang mengelola persepsi publik, "Membangun kepercayaan, serta melawan disinformasi untuk mendukung legitimasi institusional," ungkapnya saat membedah tugas berat jajarannya, Rabu (15/4/2026).
Menurutnya lagi, lantaran ruang siber bergerak liar tanpa batas. Sehingga, taktik komunikasi konvensional mudah gagal meredam kepanikan warga.
Untuk itu, katanya lagi, bahwa jajaran Humas Polri perlu beralih menerapkan metode komunikasi berbasis intelijen, seperti dengan memanfaatkan mahadata dan kecerdasan artifisial yang memungkinkan pemantauan pergerakan isu bergulir langsung detik itu juga.
Beban berat merawat reputasi ini nyatanya tak boleh hanya menumpuk di pundak unit kehumasan. Merujuk mandat Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023, Dedi menyampaikan, seluruh personel kepolisian mengemban fungsi komunikasi secara melekat dalam tugas harian mereka.
Ia menuntut perubahan sikap aparat di lapangan, "Di tengah arus informasi yang serba cepat, setiap personel harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, tepat, dan penuh empati," jelasnya.
Kerja kolektif lintas divisi ini mutlak membutuhkan komando yang kuat. Oleh karena itu, Dedi meminta optimalisasi pemanfaatan War Room Humas sebagai pusat kendali utama. Ruangan ini beroperasi penuh memantau isu viral, memetakan tren obrolan warganet, hingga merumuskan mitigasi polemik siber.
Kecepatan tindakan dari ruang kendali tersebut, akan dapat menentukan mati hidupnya reputasi Polri di mata masyarakat.
Menurut nya lagi, pola komunikasi publik kepolisian juga wajib tegak lurus mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
"Humas harus menjadi garda terdepan dalam menerapkan strategic intelligence-led communication, sekaligus menjaga marwah institusi Polri di ruang publik," ucapnya tegas.
Delapan agenda pembangunan negara menuntut pengawalan ketat aparat di lapangan. Keberhasilan transformasi digital bergantung penuh pada penyampaian informasi tanpa celah.[]
•bay/ red
______________________________________________
• FOTO BERITA
ART DRAWING
PROFIL
Polri Siapkan Rekayasa Lalin One Way hingga ...
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa, Polri ...
Prapto Pempek :
Dari Pinggir Sungai...
Adam Malik Seorang Politikus yang Mantan...
VIDEO LAWAS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar