Lontarkan 4 Tuntutan : Demo Aliansi Rakyat Miskin Kota Datangi DPRD Kota Bekasi
Demonstrasi yang digelar masa aksi memiliki empat tuntutan yang disampaikan ke DPRD Kota Bekasi untuk segera direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat, Rabu, (10/9/2025).
@satgasnasNews™📎KOTABEKASI: 11/9/2025•
Demonstrasi itu terdiri dari beberapa elemen, seperti mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Miskin Kota Bekasi. Terkait itu. Inilah tuntutan yang mereka lakukan: 1. Efisiensi tunjangan Perumahan, Transportasi, dan Komunikasi INtermil Seluruh Anggota DPRD Kota Bekasi dan Walikota Bekasi serta Wakil Walikota Bekasi 2. Diskon atau bebaskan Pajak PBB sesuai Himbauan Guberner Jawa Barat 3. Tingkatkan Kinerja Pengawasan terhadap kinerja Eksekutif 4. Kebijakan Politik Anggaran Untuk -Seragam Sekolah Gratis Tingkat Paud, SD, dan SMP. -Program Air Minum di Seluruh fuang Kelas. -Pembangunan Halte Sarana lainnya untuk Ojol. -Pembangunan BLK. -Revitalisasi Angkot dan Subsidi untuk keberlangsungan Angkot. -Pembangunan Palang Pintu Kereta di Perlintasan Bulak Kapal dan Ampera. -Peningkatan Anggaran untuk Program UMKM dan Koperasi Perlindungan Khusus Anak dan Program Lainnya yang bersentuhan langsung kepada Masyarakat.[eddy]
Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Bekasi Sepakat Untuk Evaluasi Tunjangan DPRD Sesuai Aturan yang Berlaku
Sementara itu, Pemerintah Kota Bekasi bersama DPRD Kota Bekasi menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi dan tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat di mana salah satu tuntutannya ialah mengevaluasi tunjangan anggota DPRD Kota Bekasi. Kesepakatan ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, didampingi Wakil Wali Kota serta Ketua DPRD Kota Bekasi. Wali Kota Bekasi menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang masuk akan dievaluasi secara menyeluruh dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Kami mendengar dan merasakan apa yang menjadi harapan warga Kota Bekasi. Aspirasi ini akan kami tindaklanjuti bersama DPRD, tentu dengan memperhatikan aturan dan perundangan undangan serta kemampuan fiskal daerah,” ujar Tri Adhianto. Sejumlah isu yang menjadi perhatian, antara lain terkait efisiensi anggaran, penghapusan pajak bumi dan bangunan (PBB), program sekolah gratis, transportasi, hingga pembangunan infrastruktur publik seperti palang pintu kereta dan jembatan penyeberangan orang (JPO) hingga peningkatan UMKM di Kota Bekasi. Seluruh usulan ini, menurut pria yang akrab di sapa Mas Tri akan dibahas bersama perangkat daerah terkait untuk memastikan langkah yang terukur dan tepat sasaran. Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi juga menegaskan kesiapan legislatif dalam mendukung langkah evaluasi ini. “Kami telah bersepakat dengan Wali Kota, semua aspirasi masyarakat akan dibahas dalam rapat-rapat komisi dengan OPD terkait agar dapat segera ditindaklanjuti,” tegasnya. Selain itu, Pemkot Bekasi juga tengah melakukan kajian dan menyiapkan kebijakan pengelolaan pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), agar lebih berpihak pada masyarakat. Evaluasi mendalam sedang dilakukan, dengan kemungkinan pemberian diskon maupun kebijakan lain yang sesuai aturan pengelolaan keuangan negara.
VIDEO TERKAIT
Wali Kota menambahkan, Pemkot Bekasi terus mengedepankan sikap hidup sederhana dan efisiensi belanja agar APBD benar-benar kembali untuk kesejahteraan masyarakat. “Uang yang kita kelola adalah uang rakyat, maka setiap rupiah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan warga Kota Bekasi,” tutupnya.[*]
•EZ/Dokpim
HONOR RT/RW NAIK: Dana Hibah RW Cair Oktober 2025 dengan Syarat Inovasi Lingkungan
Pemerintah Kota Bekasi bersama DPRD resmi menandatangani Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025. Dari...
Acil Bimbo Meninggal Dunia : Berjuang Melawan Kanker Paru
Acil berpulang setelah berjuang melawan kanker paru-paru yang dideritanya sejak beberapa waktu terakhir. Kabar itu langsung diucap manajer sekaligus keponakan Acil...

Akan Dibangun Joging Track untuk Pecinta Olahraga
Lurah Harapan Baru, Warjan berharap destinasi Danau Duta Harapan ini bisa menjadi pilihan rekreasi yang ramai dikunjungi masyarakat luas dan bisa membantu meningkatkan perekonomian UMKM...
"Penandatanganan Pakta Integritas Bukan Sekadar Formalitas" Ungkap Bupati Sumenep
Kapolri Hadiri Perayaan HUT ke-80 RI di Bundaran HI Berbaur Bersama Warga
Tidak ada komentar:
Posting Komentar