Tampilkan postingan dengan label Parlemen. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Parlemen. Tampilkan semua postingan

Rabu, Januari 05, 2022

Anggaran 2021 Berakhir Proyek Tidak Tuntas

Arif Rahman Hakim; Panggil Seluruh Rekanan Tanya Progres Kegiatannya


Arif Rahman Hakim.ist


Ketua Komisi II Sesalkan Proyek  yang dianggarkan di APBD Kota Bekasi tidak tuntas.



Kota Bekasi- Belum tuntasnya proyek pembangunan gedung yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi (Perkimtan) Kota Bekasi, meskipun tahun anggaran 2021 telah berakhir, menimbulkan pertanyaan, karena tidak  sesuai waktu yang telah diberikan.


Kabarnya juga, Kabid Gedung dan Bangunan pada Dinas Perkimtan Kota Bekasi Giyarto, seperti dilansir media, menyebutkan diguganya sebanyak ada 9 proyek yang belum tuntas dan akan dilanjutkan pada tahun 2022.


Ke-9 proyek itu yakni pembangunan gedung SDN 4 Sumur Batu, SDN 2 Sumur Batu, Krematorium, RS Type C Bantargebang, SMP 45, SMPN 47 SMPN 48 dan Gedung PWI dan Pbangunan Kodim.


Dalam hal tersebut, Arif Rahman Hakim,

Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, menyesalkan proyek yang dianggarkan di APBD Kota Bekasi belum tuntas dilaksanakan sesuai waktu yang telah diberikan.


Ia menyebut, seharusnya pemerintah melakukan evaluasi, sebulan atau dua bulan terhadap semua kegiatan, "Panggil seluruh rekanan. Tanya progres kegiatan. Jadi, kita tahu kinerja mereka,” Tegas Arif kepada wartawan ruang Komisi II pada Rabu, (5/1/2022).


Ujarnya lagi, “Pihaknya di komisi yang membidangi pembangunan daerah akan memanggil pihak-pihak terkait pertanyakan kenapa bisa tak selesai,” tandasnya.


DPRD Kota Bekasi memberikan solusi kepada Pemot Bekasi, terutama Dinas Perkimtan harus selektif agar persoalan yang sama tidak terulang lagi ke depan, “Perkimtan dan Pokja harus selektif dan obyektif dalam memilih kontraktor," ujarnya.


"Mereka harus punya komitmen untuk membangun da punya tanggung jawab bekerja, tidak asal jadi. Ini harus ditekankan ke depan,” ujar Arif menyarankan.


Menanggapi prihal tersebut, - terpisah- Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, seusai rapat paripurna mengatakan, tidak ada masalah jika 9 proyek yang belum tuntas tahun kemarin tetap akan dilanjut. 


“Kan ada aturanya. Dimana salahnya.,” jawabnya singkat Rahmat di Gedung DPRD Kota Bekasi.


_____________________

Red            •Editor:  Dosi Bre'




⭕KILASBERITA


Geger Mayat Mengapung di Bantaran Sungai CBL


Warga Desa Sukajaya digegerkan sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki, terapung di aliran Sungai CBL Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selasa (04/01/2022) pagi.


Penemuan mayat pertama kali ditemukan warga yang hendak membuang sampah di bantaran sungai.


Dan saat itulah diketahui adanya mayat yang tersangkut di ranting pohon bambu dan langsung memberitahu ke warga lain disekitaran sungai, lalu melaporkannya kepolisian setempat.(*)


Habib Bahar bin Smith Memenuhi Panggilan Polisi


Habib Bahar bin Smith memenuhi panggilan penyidik Polda Jabar untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus ujaran kebencian, Senin (3/1/2022). 


Habib Bahar tiba di Markas Polda Jabar di Bandung didampingi kuasa hukumnya. Sebelum diperiksa, Habib Bahar menjalani tes antigen di Kantor Pelayanan Khusus Perempuan dan Anak Polda Jabar.


Selanjutnya masuk ke Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum sekitar pukul 12.30 WIB.(*)



Follow:

Facebook  Twitter  Instagram  Youtube     

  Satgasnas.com
    SatgasnasNews

KODE ETIK: Sesuai UU Pokok Pers No.40.Th.1999.Ps.18 - ayat 1 tentang Ps.4 ayat (2-3).Setiap orang yang menghalangi kegiatan keJurnalistikan, dipidana 2 tahun/ denda Rp.500.000.000,- ◾ Wartawan Satgasnas dibekali ID Pers dan SK.

Kamis, Desember 09, 2021

Rifqinizamy Karsayuda;

E-Voting Belum Bisa Diterapkan di Pemilu 2024


Rifqinizamy Karsayuda.(ist/parlementarian)



Jakarta- Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan sistem pemilu elektronik (e-voting) belum bisa diterapkan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, (08-12-2021).


Sebab, menurutnya Anggota Komisi II DPR RI itu, diseminasi terkait dengan kemampuan Informasi Teknologi (IT) pada sistem pemilu elektronik tersebut masih bermasalah.


Jelas Rifqinizamy, “Isu e-voting tampaknya belum bisa diterapkan di 2024,” jelas Rifqi,(8/12/2021). 


Selain itu, Rifqi juga menjelaskan bahwa DPR bersama pemerintah telah memberi kesempatan kepada KPU untuk menggunakan penggunaan IT dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 silam.

.

Salah satu produknya adalah adanya Sistem Informasi Rekap (SIREKAP) yang didesain untuk mempercepat rekapitulasi surat suara, “Nyatanya dalam beberapa tempat, lebih dulu rekapitulasi manual yang dilaporkan," paparnya.


"Ini artinya kita masih belum siap. Semua hal harus kita persiapkan termasuk e-voting,” ungkap Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI tersebut.


Beberapa bulan lalu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad pernah menyampaikan untuk mendukung penerapan e-voting untuk perhelatan pemilu di Indonesia di masa yang akan datang. 


______________

JEJAK SOSOK

Indonesia Police Watch

Sugeng Teguh Santoso 




Muhammad menilai e-voting merupakan upaya untuk perbaikan dan meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, kata Muhammad, sangat memungkinkan terlaksananya e-Voting pada pesta demokrasi Indonesia.


_____________________

Rep: Heri     •Editor:  DosI Bre'




BACA JUGA

Bendera Ormas Diturunkan

Paling Banyak di Pinggir Kali

.


IPW; Payung Hukum Eks Pegawai KPK Amburadul Berpotensi  Menjerumuskan Kapolri

Antartika Akan Masuk Kedalam 2 Menit Malam

Bersihkan Mafia Tanah Termasuk Oknum di BPN


TERBARU





Buku Survey dan Riset Bermutu Dari Mediadata

    Laporkan Polantas nakal ke Polda Metro Jaya di hotline:0812-9891-1911...




Alip Ba Ta Sang Maestro

Follow:

Facebook  Twitter  Instagram  Youtube     

  Satgasnas.com
      About Us     Redaksi      Disclaimer      Info Iklan    Media Siber     
Media independent

KODE ETIK: Sesuai UU Pokok Pers No.40.Th.1999.Ps.18 - ayat 1 tentang Ps.4 ayat (2-3).Setiap orang yang menghalangi kegiatan keJurnalistikan, dipidana 2 tahun/ denda Rp.500.000.000,- ◾ Wartawan Satgasnas dibekali ID Pers dan SK.