SatgasnasNews: Maret 2022

RS Swasta Akan Dilibatkan Bila Ada Hal Urgen

Kota Bekasi- Komisi empat DPRD Kota Bekasi memanggil Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD, BPJS Kesehatan, Disdukcapil dan Sekda serta Kepala Dinas Sosial,

Hal itu dilakukan agar mendapat informasi dan data yang benar terkait kebijakan LKM NIK yang sempat polemik.

"Kami tegaskan bahwa program LKM-NIK tetap berjalan," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Reny Hendrawati dihadapan awak media, Kamis (31/3/2022).

Ia menegaskan, program LKM-NIK tetap berjalan di Kota Bekasi yang disampaikannya usai audiensi dengan Komisi IV DPRD Kota Bekasi di Ruang Aspirasi DPRD Kota Bekasi.

Pihaknya saat ini mendapat banyak masukan terkait layanan LKM-NIK tersebut dan saat ini sedang dilakukan proses verifikasi secara menyeluruh.

Reny Hendrawati juga menjelaskan bahwa dalam rapat bersama Komisi IV menyimpulkan terkait LKM NIK untuk mendorong Universal Health Coverage UHC) sebesar 96 persen.

Dari jumlah tersebut, "Saat ini sedang dilakukan proses verifikasi semua dan harus dilakukan optimalisasi, sehingga masyarakat nyaman tenang. Yang perlu dicatat, LKM NIK tetap berjalan, " ujarnya.

Sambungnya, "Tetapi pelayanan kesehatannya lebih di optimalkan di Rumah Sakit Pemerintah. Jadi itu kesimpulan dalam rapat dengan Komisi IV DPRD Kota Bekasi,” ujar Reny Hendrawati.

"Proses verifikasi terus kami lakukan dan Komisi IV DPRD Kota Bekasi juga meminta agar layanan kesehatan bagi warga dimaksimalkan," tegas Sekda Kota Bekasi.

Selain layanan LKM-NIK yang tetap berjalan, pemaksimalan layanan tersebut difokuskan kepada rumah sakit milik Pemerintah Kota Bekasi.

Sedangkan Ibnu Hajar Tanjung (IHT), komisi IV DPRD Kota Bekasi juga mengatakan usai audiensi, " LKM NIK tetap berjalan, cuma diwilayahnya RS pemerintah," katanya.

"Jadi sementara waktu jika ada yang urgen tidak bisa dilayani, nanti dikirim ke RS Swasta yang akan ditunjuk oleh pemerintah Kota Bekasi," ucap IHT.

Ditegaskan lagi, LKM NIK tetap berlaku, karena anggaran masih ada.

VIDEO TERKAIT

Sedangkan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi mengatakan bahwa seharusnya Pemkot Bekasi sebelum mengambil kebijakan harus berkordinasi dengan DPRD.

_____________________

• Dosi Bre' •Editor: Red