SatgasnasNews: DISKUSI SANTAI DAN BUKBER

Mencari Solusi Terkait Penghapusan TKK untuk Efisiensi Anggaran; Perlukah TKK di Pertahankan Atau Justru Harus Dibubarkan?

Kota Bekasi- Acara Diskusi yang bertema 'Diskusi Santai dan Bukber' di Kopos Kopi Koni, Kota Bekasi, sekaligus berbuka puasa digelar, (20/4/2022).

Diadakannya diskusi tersebut didasari pada kabar dihapuskannya Tenaga Kerja Kontrak di Kota Bekasi pada tahun 2023 menjadi titik perhatian khusus di DPRD Kota Bekasi.

Hadir dalam diskusi tersebut, diantaranya Ketua DPRD Kota Bekasi H.M. Saifuddaulah, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Faisal, Ketua Fraksi PKS Sardi Effendi, Ketua Fraksi PDIP Oloan Nababan, Ketua Fraksi Golkar Persatuan Dariyanto, Anggota DPRD Fraksi Gerindra Ibnu Hajar Tanjung dan Pemerhati Kebijakan Publik Abdul Shomad serta Perwakilan TKK Kota Bekasi.

Terkait Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang akan dihapus oleh Pemerintah Pusat. Melalui peraturan pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018, setiap pemerintah daerah diberi tenggat waktu hingga akhir 2023.

Hal ini terkait Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) akan menghapus status TKK.

Mulai 2023 nanti, hanya ada dua jenis ASN, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun beberapa pekerjaan di instansi pemerintahan, seperti petugas keamanan dan kebersihan, akan dipenuhi melalui tenaga alih daya melalui pihak ketiga atau pekerja outsourcing.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi bahwa saat ini Pemkot Bekasi memiliki Pegawai TKK sekitar 13.800 orang. Sedangkan aparatur sipil negara (ASN) di Kota Bekasi berjumlah 10.600 lebih. Jumlah tenaga kerja kontrak yang paling banyak ditempatkan ada di Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pendidikan, Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

Dilain sisi, keberadaan TKK bagi sebagian pihak dikatakan perannya sangat strategis, terlebih yang bertugas sebagai Pamor di setiap kelurahan yang ada di Kota Bekasi.

Selain itu, IHT dengan tegas mengatakan bahwa jika TKK dihapuskan akan berdampak terhadap angka kerja di Kota Bekasi.

Oleh sebab itu, anggaran TKK yang tidak sedikit itu, kurang lebih hampir memakan anggaran kurang lebih Rp. 700 Miliar, tentunya menjadi perhatian khusus agar efisiensi anggaran menjadi pertimbangan TKK ini kurangi atau dihapuskan.

Sedangkan Ibnu Hajar Tanjung (IHT) sebagai narasumner mengatakan bahwa, "Pemerintah membutuhkan 20 ribu aparatur sipil agar bisa melayani masyarakat Kota Bekasi yang jumlahnya 2.800.000 jiwa, jadi tidak main-main," ujar IHT dari fraksi Gerindra.

Sambungnya, "Jadi sekarang PNS kita baru 10.600, ditambah TKK 13.800, ini saja masih kurang! Bagaimana bisa dihapus?!"

Mangkanya disini sangat-sangat diharapkan proaktif pemerintah Kota Bekasi untuk kerjasama dengan DPRD Kota Bekasi. Khususnya komisi 1, agar segera mencari langkah dan solusi, bagaimana caranya," mengantarkan mendorong TKK menjadi P3K. Sisanya baru diambil dari masyarakat umum, papar IHT yang komisi IV tersebut.

VIDEO TERKAIT: