Mengembalikan Jiwa Pelayanan Aparatur Negara
Rasanya ada yang hilang di banyak “ruang kerja” pemerintahan saat ini, yaitu : JIWA. Birokrasi berjalan, tetapi bagai tubuh tanpa ruh. Banyak diantara mereka hadir, tetapi lebih karena pemenuhan kewajiban administratif minimal belaka tanpa didasari kesadaran moral untuk sebesar-besarnya melayani masyarakat.
@satgasnasNews™📎JAKARTA
Padahal negara yang dibangun sebagai sebuah organisasi besar untuk menyejahterakan rakyat itu seharusnya benar-benar diperkuat oleh barisan aparatur yang aspiratif, produktif, inovatif dan solutif, bukan seperti mesin macet karena di tangan merekalah roda pembangunan itu harus terus bergerak maju. Banyak jabatan, apakah itu di jajaran birokrasi, legisatif atau bahkan yudikatif selama ini diperebutkan karena menjadi tempat yang aman untuk masa depan : gaji tetap, tunjangan pasti dan jenjang karier yang jelas. Tak heran jika makna pengabdian kemudian jadi melemah. Rasanya jarang aparatur yang menyadari bahwa kehadiran mereka sebenarnya sangat diharapkan sebagai ponggawa penegak marwah dan martabat jabatan publik (das sollen), bukan sekadar aparat berseragam (das sein). Aparatur tidak lagi hanya soal menjalankan kepastian kerja, tetapi lebih kepada kepastian pelayanan. Oleh karena itu banner-banner yang terpampang di kantor-kantor pemerintahan jangan hanya jadi slogan untuk memamerkan kebulatan tekad semu, tapi butuh bukti tanpa basa-basi. Narasi seperti “Melayani Sepenuh Hati” atau “Zona Anti Korupsi” harus benar-benar menjadi bukti tekad kuat para pejabat dan aparat dimanapun dan apapun posisi mereka. Fenomena ini sebenarnya sudah terlalu sering dibahas namun perbaikan nampaknya masih harus menunggu waktu yang lama. Tidak mudah nampaknya menghidupkan kembali jiwa pelayanan dalam pemerintahan atau organisasi kenegaraan. Tanpa jiwa itu, pelayanan menjadi rutinitas kosong, tanpa makna berarti dan masyarakat terus merasa diabaikan. Keluhan demi keluhan terus dilontarkan. Inti permasalahannya sebenarnya sangat sederhana : aparat harus memiliki hati dalam bekerja. Itu saja, karena tanpa hati maka pelayanan akan terus dirasa menjadi beban dan rutinitas teknis administrtatif dimana masyarakat dianggap sebagai komponen pelengkap, bukan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan nyata mereka. Akibatnya urusan menjadi tidak mudah dan tidak murah sehingga seringkali terdengar ungkapan negatif di tengah-tengah masyarakat seperti : Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah ? Stigma ini harus diubah sehingga berurusan di kantor pemerintahan itu berkesan sangat ramah, mudah dan murah. Mengembalikan jiwa pelayanan setiap aparatur negara sebenarnya berarti mengembalikan martabat negara. Negara yang besar tidak dibangun oleh tampilan pejabat “logay” (loba gaya - banyak gaya), gedung-gedung kantor yang megah dan nyaman, tetapi oleh aparatur yang bekerja dengan kesadaran bahwa setiap tindakannya akan sangat berarti bagi kehidupan masyarakat. Lencana dan pena yang menempel di saku mereka bukan untuk menyulitkan masyarakat akan tetapi sebaliknya benar-benar sebagai wujud pengabdian untuk memberikan yang terbaik bagi sesama. Hal ini dengan sendirinya akan membangun citra sekaligus identitas profesi yang membanggakan dimana aparatur bukan lagi dipandang sebaga tenaga administratif atau teknisi anggaran, melainkan mereka benar-benar para abdi negara pelayan publik yang kepadanya rakyat menggantungkan nasib dan harapan setinggi-tingginya dalam menyelesaikan beragam persoalan yang dihadapi. Dalam setiap layanan yang diberikan aparatur, apakah mengurus dokumen pribadi, menyelesaikan perijinan yang diperlukan, membangun infarasrtukur, menyalurkan anggaran dan lain sebagainya, pasti ada harapan masyarakat yang menanti. Ketika seorang aparatur memproses satu dokumen, mungkin baginya sepele, tapi bagi masyarakat besar artinya. Memahami perspektif ini membuat setiap aparatur akan menyadari bahwa pekerjaannya menyentuh kehidupan nyata orang banyak. Kalau saja pelayanan itu diberikan secara ikhlas hanya dengan tujuan demi melayani dan membantu masayarakat semata, in shaa Allah akan menjadi ladang amal kebajikan yang Tuhan sudah janjikan denga balasan limpahan pahala. Oleh karena itu, jika identitas, peran dan fungsi aparatur ingin pulih, mereka harus lebih dulu menemukan kembali jiwanya. Dan jiwa itu hanya muncul ketika aparatur berhenti berpikir pergi ke kantor sekadar bekerja namun mulai menyadari bahwa peran dan fungsi mereka benar-benar untuk melayani. Di snilah dibutuhkannya aparatur negara yang benar-benar memiliki spiritual leadership itu, bekerja dengan moral dibarengi kemampuan sebagai manlead (manager-leader) dan jiwa kebanggaan melayani (Pride of Services). Terlebih di era globalisasi ini dimana tuntutan masyarakat semakin meningkat seiring perkembangan jaman, tentu membuat aparatur negara harus melakukan transformasi mendasar dalam pola kepemimpinan dan tata kelola organisasi kenegaraan. Selain penguasaan aspek teknis dan administratif, tantangan terbesar aparatur sering kali berasal dari lemahnya nilai moral dan kurangnya kesadaran spiritual dalam menjalankan tugas. Apabila ditanyakan sosok atau figur pejabat atau pemimpin mana yang memiliki spiritual leadership itu, sementara ini penulis tidak akan ragu menunjuk Bapak Aing atau KDM, panggilan viral Gubernur Jawa Barat saat ini. Orang lain boleh berbeda pendapat, akan tetapi di mata penulis hingga saat ini belum ada figur pemimpin lain yang memiliki atau setidaknya mendekati kriteria seperti itu.[]
Oleh: Uus Sumirat.
• Dewan Redaksi SatgasnasNews.
• Dewan Redaksi SatgasnasNews.
🛡️Redaksi: Dosi Bre' 🌐Post Youtube
• ZOOM
Lukman Hakim Masuk Daftar 7 Formatur
Bang Alex masuk ke barisan 7 formatur yang ditetapkan DPP PAN...
Prapto Pempek :
Dari Pinggir Sungai...
Adam Malik Seorang Politikus yang Mantan...
VIDEO PILIHAN
RAGAM
VIDEO LAWAS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar