Noe Letto Anak Cak Nun Jadi Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional
Mantan vokalis band kenamaan sekaligus putra cendekiawan Emha Ainun Najib, Noe Letto kini resmi menjabat sebagai Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN), usai dilantik pada Kamis (15/1/2026).
Noel Letto (tengah). (images: ist)
@satgasnasNews™📎JAKARTA
Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional, Sjafrie Sjamsoeddin, melantik 12 tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, Jakarta.
Akan tetapi, sebagian publik mungkin bertanya-tanya, mampukah Noe Letto dengan nama aslinya Sabrang Mowo Damar Panuluh yang dikenal sebagai musisi memberi kontribusi nyata di dunia pertahanan. Pasalnya, tugas Dewan Pertahanan Nasional memang tidak ringan.
Sekilas Tentang Noe Letto
Sabrang Mowo Damar Panuluh, yang lebih dikenal sebagai Noe Letto, lahir di Yogyakarta pada 10 Juni 1979, dan dikenal sebagai vokalis dan keyboardis band Letto. Posisi keyboardis hingga 2014 sebelum masuknya Widi.
Noe merupakan anak pertama budayawan, Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun dari pernikahan pertamanya dan anak sambung bintang sinetron dan penyanyi, Novia Kolopaking.
Setelah lulus dan kembali ke Indonesia, Noe aktif bermusik di studio Kiai Kanjeng yang dipimpin oleh Novi Budianto, rekan dan sahabat dari ayahnya, Cak Nun.
Dari studio KiaiKanjeng, Noe bisa mengerti bagaimana mixing, mastering memproduksi dan menulis musik. Noe mulai menulis lirik lagu, yang akhirnya banyak tertuang dalam album perdana Letto, Truth, Cry and Lie.
Pada tahun 2004, Musica tertarik pada lagu yang ditawarkan Noe dan kawan-kawannya. Barulah mereka membentuk band yang diberi nama Letto.
Lalu pada tahun 2005, Letto mengeluarkan debut album berjudul Truth, Cry, and Lie. Keseriusan bermusik membuahkan double platinum bagi Letto. Kesuksesan itu memacu Letto untuk membuat album kedua, "Don't Make Me Sad" (2007).
Seiring berjalannya waktu, sejak 10 Juni 2008 mendirikan Production House Pic[k] Lock Productions bersama Dewi Umaya Rachman.
Film perdananya Minggu Pagi di Victoria Park dirilis 10 Juni 2010. Film kedua mereka; RAYYA, Cahaya Di Atas Cahaya ditulis oleh bapaknya sendiri Emha Ainun Nadjib dan Viva Westi.
Pada tahun 2015, Pic[k]Lock Productions bekerja sama dengan Yayasan Keluarga Besar H.O.S. Tjokroaminoto dan MSH Films meluncurkan Guru Bangsa Tjokroaminoto yang disutradarai oleh Garin Nugroho.[]
CATATAN:
Dewan Pertahanan Nasional (DPN) adalah lembaga non-struktural yang dipimpin langsung Presiden RI dan dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 202 Tahun 2024.
DPN berperan memberi pertimbangan serta merumuskan kebijakan strategis pertahanan negara.
Tugas utamanya meliputi penyusunan kebijakan terpadu pertahanan, pengerahan komponen pertahanan dalam mobilisasi dan demobilisasi, penilaian risiko kebijakan, serta integrasi pemeliharaan alutsista agar berkelanjutan.
Struktur DPN menempatkan Presiden sebagai kepala lembaga dan Menteri Pertahanan sebagai Ketua Harian, didukung deputi tematik seperti Deputi Geopolitik.
Secara strategis, DPN menjadi wadah koordinasi lintas kementerian/lembaga, ruang dialog publik, dan sarana literasi kebijakan pertahanan.
Lembaga ini juga mendorong respons kolektif terhadap ancaman global maupun regional, termasuk konflik geopolitik, perang, serta isu keamanan non-tradisional seperti siber dan energi.[]
Film perdananya Minggu Pagi di Victoria Park dirilis 10 Juni 2010. Film kedua mereka; RAYYA, Cahaya Di Atas Cahaya ditulis oleh bapaknya sendiri Emha Ainun Nadjib dan Viva Westi.
Pada tahun 2015, Pic[k]Lock Productions bekerja sama dengan Yayasan Keluarga Besar H.O.S. Tjokroaminoto dan MSH Films meluncurkan Guru Bangsa Tjokroaminoto yang disutradarai oleh Garin Nugroho.[]
CATATAN:
Dewan Pertahanan Nasional (DPN) adalah lembaga non-struktural yang dipimpin langsung Presiden RI dan dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 202 Tahun 2024.
DPN berperan memberi pertimbangan serta merumuskan kebijakan strategis pertahanan negara.
Tugas utamanya meliputi penyusunan kebijakan terpadu pertahanan, pengerahan komponen pertahanan dalam mobilisasi dan demobilisasi, penilaian risiko kebijakan, serta integrasi pemeliharaan alutsista agar berkelanjutan.
Struktur DPN menempatkan Presiden sebagai kepala lembaga dan Menteri Pertahanan sebagai Ketua Harian, didukung deputi tematik seperti Deputi Geopolitik.
Secara strategis, DPN menjadi wadah koordinasi lintas kementerian/lembaga, ruang dialog publik, dan sarana literasi kebijakan pertahanan.
Lembaga ini juga mendorong respons kolektif terhadap ancaman global maupun regional, termasuk konflik geopolitik, perang, serta isu keamanan non-tradisional seperti siber dan energi.[]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar