Tampilkan postingan dengan label Headline. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Headline. Tampilkan semua postingan

Rabu, Desember 01, 2021

Oknum Berulah, Mafia Tanah Bikin Resah

Bersihkan Mafia Tanah Termasuk Oknum di BPN

.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Surya Tjandra.(image:ist)



Jakarta- Perhatian masyarakat terhadap kepemilikan tanah kini semakin besar karena tanah merupakan komoditas yang berharga layaknya emas. 


Pasalnya, nilai tanah terus menerus meningkat, apalagi dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang saat ini tengah digencarkan pemerintah. Sayangnya, kasus mafia tanah masih seringkali terjadi dan menghantui masyarakat.   


Diharapkan semua pihak harus bergerak serentak memerangi kejahatan terkait tanah. Untuk menghindari diri dari mafia tanah adalah dengan mengurus tanah milik pribadi secara mandiri.


Dalam hal ini juga, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Surya Tjandra, mengakui masih ada oknum dalam Kementerian ATR/BPN yang terlibat dalam kasus mafia tanah.


BERITA LAINNYA

Kenaikan UMK Tahun 2022

Yang Besar  Akan Terjadi di Kabupaten Bekasi


Ini terlihat dari kasus penyalahgunaan wewenang sertifikat tanah yang dihadapi oleh aktris Nirina Zubir beberapa waktu lalu yang menghebohkan publik dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat. 


Kasus terbaru yang terbilang heboh itu tidak hanya menyeret oknum notaris dan PPAT, namun juga beberapa oknum di Kementerian ATR/BPN.  


Dalam acara Instagram Hukumonline Headline Talks bertajuk ‘Oknum Berulah, Mafia Tanah Bikin Resah’, pada Senin (29/11), Surya mengatakan pada tahun 2017, Kementerian ATR/BPN telah berupaya untuk membuat program strategi pendaftaran tanah. 


Melalui program ini telah banyak pemilik tanah yang mulai mendaftarkan tanahnya. Hal membuktikan bahwa masyarakat pemilik tanah semakin peduli dengan haknya.


Kasus yang mencuat mengenai mafia tanah membuat Kementerian ATR/BPN kembali membuka kasus-kasus mengenai mafia tanah yang terjadi sejak tahun 2019. Kementerian ATR/BPN sudah mengadakan MoU dengan kepolisian dan pada tahun 2020 diadakan MoU juga dengan Kejaksaan. 


Tegas Surya, “Hal ini adalah bagian dari strategi untuk membersihkan dan mengatasi kejahatan terkait pertanahan." 


Setidaknya, kata Surya, ada 69 kasus yang menjerat 125 oknum pegawai BPN dan telah diberi sanksi,  "Akan tetapi, bila dibandingkan dengan jumlah pegawai BPN yang mencapai 37 ribu, 125 oknum pegawai BPN tersebut relatif kecil. Meski demikian para pelaku tetap ditindak tegas."


BACA

Dipimpin Ade Golkar Bekasi Terus Bergerak; Kali ini Sambangi Wali Kota Bekasi


Dikatakan Surya, selain oknum ATR/BPK dan oknum notaris, ada oknum PPAT yang turut menjadi dalang di balik mafia tanah. Selain oknum di lembaga, orang-orang yang bekerja mengurus jual-beli tanah seperti kepala desa, bahkan pengadilan juga bisa menjadi oknum yang biasa ada di mafia tanah.


BACA JUGA

Majelis Taklim Sholahul Bahriyyah

Pawai Akbar Meriahkan Peringatan Maulid Nabi

.


Semua pihak harus bergerak serentak memerangi kejahatan terkait tanah. Untuk menghindari diri dari mafia tanah adalah dengan mengurus tanah milik pribadi secara mandiri.


_____________________

Rep: Dosi Bre'.    •Editor:  Red


Follow:

Facebook  Twitter  Instagram  Youtube     

Pawai Akbar Meriahkan Maulid Nabi di Majelis Sholahul Bahriyyah Albahar Kota Bekasi

.


TERPOPULER
TERBARU




Buku Survey dan Riset Bermutu Dari Mediadata




Alip Ba Ta Sang Maestro


  Satgasnas.com

      About Us        Redaksi         Disclaimer        Info Iklan    
  Media Siber     

Media independent

KODE ETIK: Sesuai UU Pokok Pers No.40.Th.1999.Ps.18 - ayat 1 tentang Ps.4 ayat (2-3).Setiap orang yang menghalangi kegiatan keJurnalistikan, dipidana 2 tahun/ denda Rp.500.000.000,- ◾ Wartawan Satgasnas dibekali ID Pers dan SK.