Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka atas Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
Wantimpres yang juga Mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditetapkan menjadi tersangka oleh Bareskrim Polri atas dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, terhadap sistem elektronik, dan penghapusan data elektronik kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
@satgasnasNews |JAKARTA Bareskrim Polri telah memeriksa 3 orang tersangka atas kasus penyadapan Presiden RI Prabowo Subianto diantaranya menetapkan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH) sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri Jakarta, memaparkan, "Berdasarkan hasil penyidikan secara Scientific Crime Investigation dan proses menajemen penanganan perkara, penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan insial LSP, ASN, dan EH. Sementara satu orang lagi masih dalam pemeriksaan sebagai saksi yaitu saudara SU," katanya, Selasa 3 November 2026, yang juga mengungkapkan dugaan penyadapan dilakukan pada periode 2025 hingga 2026.
Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tetang tata cara penyadapan.
"Saya jelaskan di sini kronologi singkat kejadiannya, yaitu pada periode tahun 2025 hingga 2026, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010," jelasnya.
Katanya lagi, para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, "Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," katanya.
Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan empat flashdisk yang diduga berkaitan dengan perkara.(*)
@satgasnasNews |JAKARTA
Bareskrim Polri telah memeriksa 3 orang tersangka atas kasus penyadapan Presiden RI Prabowo Subianto diantaranya menetapkan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH) sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri Jakarta, memaparkan, "Berdasarkan hasil penyidikan secara Scientific Crime Investigation dan proses menajemen penanganan perkara, penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan insial LSP, ASN, dan EH. Sementara satu orang lagi masih dalam pemeriksaan sebagai saksi yaitu saudara SU," katanya, Selasa 3 November 2026, yang juga mengungkapkan dugaan penyadapan dilakukan pada periode 2025 hingga 2026.
Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tetang tata cara penyadapan.
"Saya jelaskan di sini kronologi singkat kejadiannya, yaitu pada periode tahun 2025 hingga 2026, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010," jelasnya.
Katanya lagi, para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, "Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," katanya.
Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan empat flashdisk yang diduga berkaitan dengan perkara.(*)
QUOTES POPULER
1. Mimbar dari Cahaya: "Nabi SAW bersabda bahwa orang yang adil berada di sisi kanan Allah di atas mimbar dari cahaya". - (HR. Muslim).
2. "Tugas politik yang menyedihkan adalah menegakkan keadilan di dunia yang penuh dosa." - Reinhold Niebuhr.
3. "Keadilan adalah kapasitas untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, yang lebih buruk atau lebih baik."
4. "Bahwa kekayaan besar sering kali berdampingan dengan ketidaksetaraan, dan orang kaya selayaknya berkontribusi lebih pada pengeluaran publik." - Adam Smith.
5. "Keadilan harus ditegakkan sebagai dasar dari sistem hukum, jika tidak, hukum hanya akan menjadi sarana penindasan."
6. "Bahwa kepentingan yang mendesak akan memotivasi seseorang meski peluang tidak berpihak." - Elon Musk.
















