Focus Group Discussion, Jaksa Intelligence Ecosystem: Membangun Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial pada Kejaksaan Republik Indonesia
Penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Jaksa Intelligence Ecosystem: Membangun Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial pada Kejaksaan Republik Indonesia” dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL), dalam rangka implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXIX Lembaga Administrasi Negara Tahun 2026.
@satgasnasNews |JAKARTA FGD yang diselenggarakan pada Kamis 12 November 2026 secara hybrid di Hotel Grandika Iskandarsyah Jakarta Selatan tersebut diprakarsai oleh Dr. Bima Suprayoga, S.H., M.Hum Direktur V pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
Turut dihadir Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru pada Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Said Mirza Pahlevi, Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Dr. Ir. Lukas, MAI, CISA, IPU, Direktur I hingga Direktur V pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
Kemudian Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, jajaran koordinator, kepala subdirektorat, kepala bagian, dan kepala seksi di lingkungan Jamintel, Asisten Intelijen Kejati Daerah Khusus Jakarta serta para Kepala Kejaksaan Negeri se-Jabodetabek.
Lalu Asintel lainnya, Kasi V, Kajari, Kasi Intel, dan Kacabjari seluruh Indonesia hadir secara daring melalui zoom meeting.
Dalam sambutan yang dibacakan oleh Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Sarjono Turin, S.H., M.H., Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani mengapresiasi gagasan perubahan Dr. Bima Suprayoga, S.H., M.Hum tersebut, sekaligus menegaskan bahwa pemanfaatan Kecerdasan Artifisial (AI) telah menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern.
Menurutnya, pemanfaatan Kecerdasan Artifisial telah menjadi pilar utama Revolusi Industri 4.0 menuju tata kelola pemerintahan yang cerdas, "Adaptif, dan berbasis data,” ujarnya, (12/11/2026)
Dalam paparan selanjutnya ia menyebutkan bahwa pembangunan Jaksa Intelligence Ecosystem merupakan kebutuhan strategis organisasi yang sejalan dengan Asta Cita ke-7 Presiden tentang penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
Katanya lagi, "Di lingkungan Kejaksaan, AI diarahkan untuk otomatisasi administrasi, analisis big data, dan sistem pendukung keputusan guna mempercepat penyusunan dokumen penyidikan, penuntutan, analisis hukum, serta pelaporan intelijen."
Namun, ia juga mengingatkan bahwa pemanfaatan AI di sektor penegakan hukum memiliki risiko tinggi karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan supremasi hukum. Risiko tersebut meliputi manipulasi informasi, kesalahan analisis, bias algoritma, hingga kebocoran data rahasia.
Dengan belum adanya rekam jejak penyalahgunaan AI di lingkungan Kejaksaan sebaiknya menjadi momentum untuk membangun sistem pencegahan melalui pedoman tata kelola dan mitigasi risiko.
Papar Jamintel lagi, "Ketiadaan kasus saat ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk membangun benteng preventif yang kokoh melalui perumusan Pedoman Jaksa Agung RI tentang Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Intelijen Kejaksaan dalam rangka Penguatan Akuntabilitas dan Mitigasi Risiko."
Tegasnya, penggunaan AI tidak boleh menghilangkan tanggung jawab personel dalam menjalankan tugas. AI hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung keputusan sehingga setiap hasil analisis tetap memerlukan verifikasi manusia.
Pemanfaatan kecerdasan artifisial yang Kejaksaan bangun tidak boleh melegalkan kelalaian maupun pelanggaran hukum, sebab AI hanyalah instrumen pendukung keputusan (decision support system).
Personel yang menyalahgunakan AI, kata Jamintel, untuk memanipulasi bukti atau laporan maupun lalai melakukan verifikasi hingga menimbulkan kerugian hukum tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara administratif, etik, perdata, dan/atau pidana.
Untuk itu, ia mengimbau seluruh peserta FGD agar memberikan masukan strategis dalam penyusunan pedoman tata kelola dan kurikulum literasi digital, "Penyusunannya juga perlu melibatkan sinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta organisasi profesi seperti IAIS." Ungkapnya.
Harapan Jamintel dalam sambutannya tersebut bahwa melalui kegiatan yang diselenggarakan ini, saya berharap pembangunan Jaksa Intelligence Ecosystem dapat mewujudkan tata kelola pemanfaatan AI yang bijak dan akuntabel guna mendukung penegakan hukum yang modern dan terpercaya menuju Indonesia Emas 2045."
Terkait hal itu, Jamintel juga meminta para peserta FGD aktif memberikan masukan strategis serta bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, BSSN, dan organisasi profesi, agar implementasi teknologi tetap berjalan sesuai koridor hukum menuju penegakan hukum yang modern dan terpercaya.(*)
@satgasnasNews |JAKARTA
FGD yang diselenggarakan pada Kamis 12 November 2026 secara hybrid di Hotel Grandika Iskandarsyah Jakarta Selatan tersebut diprakarsai oleh Dr. Bima Suprayoga, S.H., M.Hum Direktur V pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
Turut dihadir Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru pada Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Said Mirza Pahlevi, Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Dr. Ir. Lukas, MAI, CISA, IPU, Direktur I hingga Direktur V pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
Kemudian Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, jajaran koordinator, kepala subdirektorat, kepala bagian, dan kepala seksi di lingkungan Jamintel, Asisten Intelijen Kejati Daerah Khusus Jakarta serta para Kepala Kejaksaan Negeri se-Jabodetabek.
Lalu Asintel lainnya, Kasi V, Kajari, Kasi Intel, dan Kacabjari seluruh Indonesia hadir secara daring melalui zoom meeting.
Dalam sambutan yang dibacakan oleh Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Sarjono Turin, S.H., M.H., Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani mengapresiasi gagasan perubahan Dr. Bima Suprayoga, S.H., M.Hum tersebut, sekaligus menegaskan bahwa pemanfaatan Kecerdasan Artifisial (AI) telah menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern.
Menurutnya, pemanfaatan Kecerdasan Artifisial telah menjadi pilar utama Revolusi Industri 4.0 menuju tata kelola pemerintahan yang cerdas, "Adaptif, dan berbasis data,” ujarnya, (12/11/2026)
Dalam paparan selanjutnya ia menyebutkan bahwa pembangunan Jaksa Intelligence Ecosystem merupakan kebutuhan strategis organisasi yang sejalan dengan Asta Cita ke-7 Presiden tentang penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
Katanya lagi, "Di lingkungan Kejaksaan, AI diarahkan untuk otomatisasi administrasi, analisis big data, dan sistem pendukung keputusan guna mempercepat penyusunan dokumen penyidikan, penuntutan, analisis hukum, serta pelaporan intelijen."
Namun, ia juga mengingatkan bahwa pemanfaatan AI di sektor penegakan hukum memiliki risiko tinggi karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan supremasi hukum. Risiko tersebut meliputi manipulasi informasi, kesalahan analisis, bias algoritma, hingga kebocoran data rahasia.
Dengan belum adanya rekam jejak penyalahgunaan AI di lingkungan Kejaksaan sebaiknya menjadi momentum untuk membangun sistem pencegahan melalui pedoman tata kelola dan mitigasi risiko.
Papar Jamintel lagi, "Ketiadaan kasus saat ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk membangun benteng preventif yang kokoh melalui perumusan Pedoman Jaksa Agung RI tentang Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Intelijen Kejaksaan dalam rangka Penguatan Akuntabilitas dan Mitigasi Risiko."
Tegasnya, penggunaan AI tidak boleh menghilangkan tanggung jawab personel dalam menjalankan tugas. AI hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung keputusan sehingga setiap hasil analisis tetap memerlukan verifikasi manusia.
Pemanfaatan kecerdasan artifisial yang Kejaksaan bangun tidak boleh melegalkan kelalaian maupun pelanggaran hukum, sebab AI hanyalah instrumen pendukung keputusan (decision support system).
Personel yang menyalahgunakan AI, kata Jamintel, untuk memanipulasi bukti atau laporan maupun lalai melakukan verifikasi hingga menimbulkan kerugian hukum tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara administratif, etik, perdata, dan/atau pidana.
Untuk itu, ia mengimbau seluruh peserta FGD agar memberikan masukan strategis dalam penyusunan pedoman tata kelola dan kurikulum literasi digital, "Penyusunannya juga perlu melibatkan sinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta organisasi profesi seperti IAIS." Ungkapnya.
Harapan Jamintel dalam sambutannya tersebut bahwa melalui kegiatan yang diselenggarakan ini, saya berharap pembangunan Jaksa Intelligence Ecosystem dapat mewujudkan tata kelola pemanfaatan AI yang bijak dan akuntabel guna mendukung penegakan hukum yang modern dan terpercaya menuju Indonesia Emas 2045."
Terkait hal itu, Jamintel juga meminta para peserta FGD aktif memberikan masukan strategis serta bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, BSSN, dan organisasi profesi, agar implementasi teknologi tetap berjalan sesuai koridor hukum menuju penegakan hukum yang modern dan terpercaya.(*)
QUOTES POPULER
1. Mimbar dari Cahaya: "Nabi SAW bersabda bahwa orang yang adil berada di sisi kanan Allah di atas mimbar dari cahaya". - (HR. Muslim).
2. "Tugas politik yang menyedihkan adalah menegakkan keadilan di dunia yang penuh dosa." - Reinhold Niebuhr.
3. "Keadilan adalah kapasitas untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, yang lebih buruk atau lebih baik."
4. "Bahwa kekayaan besar sering kali berdampingan dengan ketidaksetaraan, dan orang kaya selayaknya berkontribusi lebih pada pengeluaran publik." - Adam Smith.
5. "Keadilan harus ditegakkan sebagai dasar dari sistem hukum, jika tidak, hukum hanya akan menjadi sarana penindasan."
6. "Bahwa kepentingan yang mendesak akan memotivasi seseorang meski peluang tidak berpihak." - Elon Musk.















